Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang dibangun atas reformasi jilid pertama, dengan berfokus pada kemampuan analitis baik dari sisi data maupun analisa kebijakan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022, Kamis (27/1).
Menkeu mengungkapkan bahwa pada reformasi tahap pertama pada DJPb banyak dibangun mengenai tata kelola, sistem informasi, pelayanan prima, maupun akuntabilitas transparansi yang baik, maka pada reformasi tahap berikutnya DJPb diharapkan mampu menjadi institusi yang makin sadar terhadap kekayaan data-data keuangan negara yang dimiliki.
“Anda semua mengetahui dalam era digital, data is the new natural resources. Dengan adanya sistem yang kita bangun, kita makin menyadari betapa banyak dan luar biasa detail data yang kita miliki dari operasi keuangan negara, seluruh kementerian lembaga, maupun pemerintah daerah. Operasi dari republik ini bisa di-capture dari data yang ada di DJPb, Kita mampu memanfaatkan data itu untuk kepentingan Indonesia,” tambah Menkeu.
Sebagaimana disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, DJPb terus melakukan transformasi dan reformasi dalam penguatan fungsi untuk lebih kontributif bagi perekonomian daerah melalui pelaksanaan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE).
“Melalui inisiatif RCE, telah dihasilkan sinergi dan kolaborasi antar unit Kementerian Keuangan di daerah untuk pengawalan pelaksanaan APBN demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga esensi Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya dapat terus dibangun melalui berbagai sinergi,” jelas Hadiyanto.
Hari Bakti Perbendaharaan merupakan simbol kelahiran DJPb yang didasarkan pada momentum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan Kemenkeu, Kementerian/Lembaga, maupun BUMN. Acara ini bertujuan untuk penguatan sinergi internal dan kolaborasi ekternal DJPb dalam mengelola APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (DR/DK/SW/TAP)