Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Berbagai kontribusi positif yang dicapai DJPb saat ini tidak terlepas dari pengelolaan kinerja organisasi yang mature, pengelolaan risiko yang efektif, serta komitmen dan dedikasi yang tinggi dari jajaran pegawai DJPb untuk terus memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Pengukuran kinerja tersebut dapat terus tercermin dalam berbagai kontrak kinerja yang lebih chalenging dari waktu ke waktu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan Kontrak Kinerja dan Piaham Risiko Kemenkeu-Two lingkup DJPb serta Treasury Charter DJPb 2022 di Jakarta, Senin (31/1).
“Pada tahun 2022, komitmen kinerja DJPb selaku Kemenkeu-One dituangkan ke dalam dua puluh lima IKU di mana delapan belas IKU di antaranya merupakan cascading dari Kontrak Kinerja Menteri Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa DJPb memperoleh kepercayaan yang besar dari Menteri Keuangan untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan,” jelas Hadiyanto.
Sebelumnya pada tahun 2021, DJPb telah mencapai Nilai Kinerja Orgaisasi 112,99 yang membuktikan bahwa kinerja DJPb telah melebihi target yang ditentukan. Selanjutnya dari sisi pelayanan, di tahun 2021 DJPb juga berhasil mendapatkan Indeks Survei Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,59 yang melebihi agregat indeks kepuasan Kemenkeu.
“Saya ingin mengingatkan bahwa Kontrak Kinerja yang akan diserahterimakan pada hari ini adalah dokumen strategis yang berisi Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, dan target-target kinerja yang harus dicapai di tahun 2022,” jelas Hadiyanto.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel memaparkan beberapa hal terkait substansi dari Kemenkeu-Two DJPb. “Kemenkeu-Two DJPb telah mencerminkan tugas-tugas strategis dan target kinerja yang menantang bagi seluruh Eselon II DJPb, demikian juga seluruh Kanwil DJPb yang memiliki target IKU cukup menantang di antaranya pelaksanaan tugas sebagai RCE dan pembinaan kepada BLU dan BLUD yang untuk pertama kalinya didesentralisasi ke seluruh Kanwil DJPb. Sedangkan kepada Kanwil DJPb maupun KPPN ialah memastikan Roll Out SAKTI berlangsung secara aman dan lancar di seluruh Indonesia,” terang Didyk.
Dalam rangka mendukung semangat digital Kemenkeu dan Digital Treasury, pada acara tersebut juga ditandatangani Treasury Charter DJPb tahun 2022 secara elektronik menggunakan digital signature oleh seluruh UIC dan Dirjen Perbendaharaan. Acara tersebut juga turut disaksikan secara hybrid oleh seluruh jajaran pimpinan Kanwil DJPb maupun KPPN. (DR/WB/AAW/BU)