Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman mulai dari Covid-19, pemutusan hubungan kerja, sampai shock ekonomi, APBN menjadi instrumen yang sangat penting. Makin situasi ekonomi dan masyarakat tidak pasti, makin APBN bekerja sangat keras. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Dialog bersama Pegawai Kementerian Keuangan di Lingkungan Kota Semarang dan Sekitarnya di Gedung Keuangan Negara Semarang, Jawa Tengah, Rabu (09/03).
"Tahun 2022 adalah tahun terakhir kita menjalankan UU Nomor 2 tahun 2020 mengenai dibolehkannya defisit di atas 3%. Ini memerlukan perhitungan yang luar biasa cermat dan rumit karena tidak semua faktor bisa kita kendalikan. Kita makin dituntut untuk bekerja sama dan bersinergi. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang dalam situasi luar biasa, saat kita diancam oleh Covid-19, komit untuk tetap bekerja keras menjaga keuangan negara. Itu adalah suatu dedikasi dan pengabdian," sebut Menkeu.
Lebih jauh, Menkeu mendorong agar kerja keras dalam menjalankan tugas ini juga diperkuat lagi dengan analisis untuk menghubungkan antara APBN dengan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian.
"Kita menggunakan uang negara untuk mendorong roda ekonomi, apalagi setelah dipukul sangat telak oleh Covid-19. PR kita, jangan sampai APBN makin besar tetapi spending quality-nya tidak membaik. Jadi bukan sekadar jalan, tetapi dihubungkan dengan output dan outcome, seperti dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kita punya tanggung jawab lebih untuk meyakinkan bahwa yang diserap, di-disburse, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Menkeu.
Dalam kegiatan dialog ini, Menkeu didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, Sekjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kepala BKF, Sahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, serta Stafsus Bidang Komunikasi Strategis. Seusai arahan, Menkeu berdialog dengan sejumlah pegawai yang membahas topik seputar pengelolaan keuangan di daerah dan pemberdayaan UMKM, dipandu oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Midden Sihombing. [LRN/TAP]