Implementasi Regional Chief Economist oleh kantor vertikal DJPb diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Kementerian Keuangan maupun Pemda. Melalui peran ini, gambaran kondisi perekonomian di daerah dapat dianalisis yang nantinya dapat menjadi feedback bagi pemda dalam mengembangkan perekonomiannya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja ke KPPN Tasikmalaya, Kamis (24/03).
"Adapun bagi Kementerian Keuangan, analisis data yang dilakukan oleh setiap regional dan diagregasi menjadi satu kajian utuh diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan fiskal. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat sinergi dengan pemda, salah satunya dengan UU HKPD yang menjadi bukti ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kanwil DJPb dan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah memiliki modalitas kuat dalam mendukung implementasi UU HKPD oleh pemda, karena Insan Perbendaharaan berada di seluruh wilayah tanah air," pesan Dirjen Perbendaharaan.
Selain itu, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa dengan segera berakhirnya fleksibilitas untuk pelebaran defisit di atas 3% dari PDB yang hanya diperbolehkan hingga tahun 2022, maka perlu diwujudkan konsolidasi fiskal melalui peningkatan pengumpulan penerimaan (collect more) dan penajaman belanja negara (spending better).
"Ditjen Perbendaharaan yang memiliki fungsi pelaksanaan anggaran harus berperan besar mendorong terwujudnya spending better dengan memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kemampuan data analytics untuk mendukung penyusunan kebijakan fiskal. Untuk mendukungnya, kita telah membangun berbagai ekosistem digital perbendaharaan lewat soft launching Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dan roll-out SAKTI secara penuh pada awal tahun 2022. Saya minta Kepala Kanwil DJPb dan para Kepala KPPN untuk terus mengakselerasi penyerapan anggaran agar dapat mencapai atau bahkan melebihi target penyerapan anggaran pada triwulan I ini untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian," tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut Dirjen Perbendaharaan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel dan Direktur SITP Saiful Islam. Sehari setelahnya, Dirjen Perbendaharaan juga berkunjung ke KPPN Garut dan berdialog dengan petugas layanan front office.[FIS/DK]