Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Standardisasi kompetensi dan skill set yang handal bagi para SDM Pengelola Keuangan APBN, telah menjadi concern utama Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun yang lalu. Kementerian Keuangan telah membangun standardisasi dan penilaian kompetensi, pemeliharaan kompetensi, kemudian mengembangkan SDM berkompeten tersebut dalam suatu profesi pengembangan karir melalui Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Kemenkeu Corpu Talk: Pengembangan Kompetensi dan Karier Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan di Jakarta, Rabu (6/4).
“Implementasi Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan, yaitu Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN juga telah sejalan dengan program prioritas utama dari Presiden Joko Widodo Tahun 2020 - 2024 yaitu pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi,” ungkapnya.
Pengembangan kompetensi SDM pengelola keuangan APBN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan, telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari standardisasi dan sertifikasi Bendahara, standardisasi dan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM, sampai pada implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan pada K/L. Sampai dengan saat ini, telah terdapat 49.105 bendahara yang telah tersertifikasi, 9.468 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dan sejumlah 6.212 Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) yang tersertifikasi.
Ditjen Perbendaharaan dan BPPK telah merancang desain pengembangan kompetensi pelatihan melalui pelatihan fungsional pembentukan Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara. E-learning ini telah diikuti oleh 6.659 pejabat fungsional selama tahun 2021 dan masih terdapat 2.550 pejabat fungsional yang diproyeksikan akan mengikuti di tahun 2022.
Berbagai program pelatihan, seperti pelatihan open access, pelatihan teknis pengelolaan keuangan, dan pelatihan penyegaran yang disediakan oleh Kemenkeu Learning Centre (KLC) telah banyak membantu pemeliharaan kompetensi pejabat fungsional yang dilakukan secara berkesinambungan.
“Besar harapan kita agar Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan hadir untuk menjadi problem solver atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan belanja APBN saat ini. Jabatan Fungsional harus mempunyai kompetensi tidak hanya pada administrative skill berupa percepatan penyelesaian tagihan dan compliance atas ketentuan yang berlaku, tapi juga penguatan di bidang analisis data (analytical thinking) dan pemberian rekomendasi (policy recommendation) pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan materi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Ludiro dan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Bambang Juli Istanto. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BPPK Andin Hadiyanto, Widyaiswara Ahli Utama Rudi Widodo, pejabat dan pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan dan BPPK serta peserta dari satuan kerja dan umum. (BU)