UMKM sebagai tulang punggung perekonomian terbukti memiliki resilience yang cukup tinggi dan turut membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis tahun 1998 dan 2008. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan keberlangsungan usaha menjadi terganggu. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech secara virtual pada acara Sosialisasi Kredit Program dan Optimalisasi Peran Kanwil DJPb dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Rabu (03/08).
Sejak tahun 2015, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp1.165 triliun kepada 35,8 juta debitur dengan subsidi bunga yang telah direalisasikan sebesar Rp89 triliun. Subsidi bunga KUR saat ini terus meningkat seiring dengan peningkatan plafon KUR. Nilai yang relatif signifikan tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya perekonomian dapat terus tumbuh positif.
“Diperlukan komitmen dan peran aktif kita semua, khususnya yang di daerah untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit dan jangkauan penerimanya serta memonitor pelaksanaannya agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, dengan demikian target pertumbuhan kredit dapat tercapai”, ungkap Hadiyanto.
KUR hadir sebagai kredit program bagi para pelaku UMKM yang masih kesulitan akses pembiayaan perbankan. Oleh karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan pembiayaan kepada ultra mikro sejak 2017 lalu dan disambut positif dengan total penyaluran sampai saat ini sebesar Rp22,1 triliun kepada 6,19 juta debitur. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan modal usaha ultra mikro dapat difasilitasi oleh pembiayaan UMi.
Penyaluran UMi yang dilakukan oleh Holding Ultra Mikro merupakan sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Oleh karena itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) perlu menjalin koordinasi yang baik dan kolaborasi yang harmonis dengan BUMN tersebut.
“Saya berharap BLU PIP lebih bisa menangkap berbagai aspirasi dari stakeholders, terutama bisa menekan lagi beban bunga kepada debitur UMi, yang terefleksikan dengan kondisi suku bunga yang masih tinggi saat ini,” ujarnya.
Dalam acara ini juga dilaksanakan penyampaian materi oleh beberapa narasumber yaitu Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, Widiastuti dan Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Rose Dian Sundari. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh pejabat dan pegawai lingkup kantor pusat serta pejabat dan pegawai lingkup kantor vertikal DJPb di daerah. (BU)
