Salah satu fokus utama APBN adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, termasuk di bidang kesehatan. Informasi mengenai pemanfaatan APBN ini seharusnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/08).
"Kementerian Keuangan mempublikasikan betapa APBN mendukung penuh seluruh upaya untuk menangani pandemi Covid-19 maupun isu kesehatan lainnya. Informasi publik yang dibagikan pun seharusnya bukan sekadar diunggah, tetapi juga diberi penjelasannya. Anggaran itu dalam bentuk apa saja, kementerian/lembaga (K/L) mana yang mengelola, dan bagaimana hasilnya, itu adalah informasi publik yang seharusnya sama intensnya disampaikan kepada masyarakat," ungkap Menkeu.
Salah satu masalah kesehatan yang strategis dan penting adalah stunting, karena menyangkut kualitas SDM yang akan menjadi pemegang estafet untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan dan mencapai cita-cita Indonesia.
"Kalau ingin menurunkan stunting seperti diinstruksikan Presiden, yang tadinya 30,8% pada 2018, lalu 2021 menurun menjadi 24,4% dan diharapkan 2024 turun lagi menjadi 14%, maka diperlukan mobilisasi K/L pusat maupun daerah. Diperlukan kolaborasi dan kesepahaman dari instansi yang terlibat mengenai cara menyampaikan informasi secara tepat, efektif, dan akurat untuk menunjukkan upaya pemerintah, termasuk memberikan informasi mengenai anggaran yang dipakai. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menyajikan tabel dan data, misalnya anggaran stunting tahun 2022 Rp44,8 triliun, dilakukan oleh 17 K/L sebesar Rp34,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Rp8,9 triliun. Perlu disertai juga dengan informasi siapa saja K/L yang terlibat serta bagaimana mekanisme koordinasi, sinergi, dan kolaborasinya," lanjutnya.
Dalam kegiatan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPb dinyatakan menjadi salah satu dari enam PPID di Kementerian Keuangan yang mendapatkan predikat Kategori Paling Informatif.
"Aliran dana APBN masuk dan keluar semuanya terekam di DJPb. Jadi, kalau bicara informasi publik dan keuangan negara, memang DJPb memiliki peran luar biasa penting. DJPb menggunakan digital banner di ruang layanan untuk meningkatkan awareness dan memberikan edukasi informasi publik, serta men-develop aplikasi e-PPID DJPb yang digunakan untuk mempercepat proses pengumpulan informasi. Saya menghargai langkah-langkah dengan menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki layanan dan terus mengedukasi publik. Jadi tidak sekadar mengunggah informasi APBN, tetapi juga mengedukasi dan memberikan konteks itu sangat penting," tutur Menkeu.
Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa raihan ini merupakan salah satu implementasi dari nilai Akuntabel yang dipegang oleh DJPb.
"Capaian ini menunjukkan bahwa values dan platform HAnDAL benar-benar menjadi ruh matra DJPb. Kita selalu harmonis, amanah, digital, dan salah satu wujud akuntabilitas adalah dengan selalu memberikan informasi kepada publik secara tepat waktu, tepat informasi, dan memenuhi harapan masyarakat," jelas Dirjen Perbendaharaan.
Webinar bertema "Kolaborasi Atasi Stunting Melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045" ini juga menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA, Putut Hari Satyaka, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kemenkes dr. Erna Mulati, serta Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo. [LRN/BU]
