Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- DJPb senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam mereformasi dan memodernisasi sistem perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara. Termasuk memperluas peran dengan merespons kebutuhan di bidang fiskal. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel saat menjadi panelis dalam kegiatan Treasury Talks di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/08).
"Kita juga ikut berkontribusi pada sisi fiskal pemerintah, dengan analisis makroekonomi, perencanaan keuangan negara, sistem transfer ke daerah, sampai pembiayaannya. Tidak cukup hanya memastikan penyaluran berjalan lancar, tetapi juga perlu memastikan terhubung dengan outputnya, misalnya apakah menghasilkan pertumbuhan ekonomi," lanjutnya dalam sesi diskusi kegiatan yang bertema Transformasi dan Digitalisasi Fungsi Perbendaharaan untuk Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal ini.
Ke depannya, diharapkan sistem fiskal yang terintegrasi ini mampu menghasilkan data yang lebih valid dan analisis yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam perumusan berbagai rekomendasi yang terpadu bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait konsolidasi riskal maupun belanja yang lebih berkualitas.
"Makin banyak kita memiliki data yang qualified dan terintegrasi, makin banyak fungsi yang dapat kita lakukan. Akan tergantung juga pada bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalkan data ini untuk berbagai kebutuhan penyempurnaan kebijakan," jelas Sesditjen.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam dalam sambutannya mewakili Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan bahwa kegiatan Treasury Talks ini salah satunya merupakan perwujudan upaya untuk memperluas peluang kolaborasi dan eksplorasi teknologi yang dapat diadopsi untuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan negara yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk dengan mempelajari best practices dari negara lain. Perubahan lingkungan bisnis yang masih dan akan terus berlangsung, dinamika dalam perekonomian, dan revolusi industri 4.0 merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh Kementerian Keuangan termasuk DJPb.
"Hari ini hadir delegasi dari Korea yang tengah menyelesaikan kerja sama untuk kegiatan sharing program pengembangan SPAN Next Generation, yang akan berbagi pengalaman juga pada Treasury Talks," jelasnya.
Kegiatan yang bertema Transformasi dan Digitalisasi Fungsi Perbendaharaan untuk Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal ini diikuti oleh para Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, pimpinan unit eselon I Kemenkeu, juga perwakilan dari bank sentral, perbankan dan sejumlah Kementerian Negara/Lembaga. Adapun The Ministry of Economic and Finance (MOEF) Korea Selatan diwakili oleh pimpinan dan akademisi dari Korea Fiscal Information Service (KFIS) dan Korea Development Institute (KDI), salah satunya Researcher KFIS Sanghee Woo yang menjadi narasumber. [LRN]
