Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Research and Development (RND) saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi modern yang selalu berkembang, fleksibel dan adaptif dalam menemukan terobosan-terobosan baru untuk selalu bergerak maju. Hal tersebut dilandasi pada karakteristik organisasi untuk selalu belajar (learning organization) dan mampu mengelola pengetahuan, tidak hanya yang bersifat eksplisit melainkan juga yang bersifat tacit, dengan baik dalam sebuah kerangka yang terstruktur (knowledge management). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Rapat Koordinasi Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), di Jakarta, Kamis (15/9).
“Saya melihat bahwa praktik research-based policy dan pemanfaatan analytical data semakin mewarnai organisasi kita, bagaimana setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan selalu diawali dengan kajian akademis. Spending review, kajian fiskal regional, dan serta beberapa kebijakan, seperti penerapan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) pada jenis belanja-belanja tertentu telah diawali dengan pelaksanaan kajian dengan metode akademis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hadiyanto.
Berkaitan dengan Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), dengan cakupan penelitian yang meliputi perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik, ITRev bisa menjadi bagian dari ekosistem RND dan perumusan kebijakan, tidak hanya lingkup DJPb tetapi juga lingkup Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pendekatan yang dapat menjembatani kebutuhan praktis dengan dunia penelitian. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan Call for Paper yang dikhususkan bagi tema atau isu tertentu yang sedang dibutuhkan oleh organisasi (dalam hal ini DJPb dan Kemenkeu secara lebih luas).
“Capaian akreditasi jurnal SINTA 2 dari Kemendikbud Ristek juga memberikan motivasi lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang tidak hanya fokus pada aspek perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, tapi bisa lebih luas lagi sampai ke pengelolaan ekonomi dan fiskal Indonesia. Kalau di DJPb, kita mengenal collect more spending better, dari aspek collect dapat dilihat room for improvement dari sisi tax ratio dan penerimaan negara lainnya yang masih terbuka untuk ditingkatkan. Sedangkan dari aspek spending better kita bisa lihat dari sisi hulunya yaitu, dari perencanaan dan budgeting serta dari sistem yang kita miliki seperti SAKTI dan Krisna bisa terintegrasi sehingga room untuk kekurangakuratan pada penyusunan bisa kita antisipasi. Selain itu improvement dari sisi pelaksanaan anggaran juga perlu ditingkatkan. Saya harap kepada teman-teman di daerah yang melaksanakan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE) agar terus meningkatkan kualitas output seperti kebijakan, rekomendasi dan evaluasi,” ungkap Hadiyanto.
Setelah dibuka secara resmi oleh Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syahrir Ika dan Kemendikbud Ristek, Yoga Dwi Arianda. Acara ini juga dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ir. Nizam, PhD. Selain itu, acara ini juga diikuti oleh pimpinan dan pegawai lingkup kantor pusat dan kantor wilayah DJPb serta rekan-rekan Editorial Board dan Mitra Bestari Jurnal Indonesian Treasury Review. (BU/FS)
