Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun dan diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif yaitu 15 s.d. 64 tahun. Bonus demografi tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat dan mampu mewujudkan impian bangsa menjadi negara maju, sehingga pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Webinar Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara, dalam rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Senin (19/09).
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
"Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mempersiapkan para generasi muda agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas ”going the extra miles”, berketerampilan tinggi, inovatif dengan “unlimited ideas”, dan selalu berkemauan untuk maju, ”continuous improvement”. Kementerian Keuangan berupaya intensif untuk menyelenggarakan acara-acara bertemakan edukasi tentang keuangan negara bagi generasi muda. Hal ini karena kita mengetahui bahwa masa depan sebuah negara ditentukan arah dan nasibnya oleh rakyatnya sendiri, terutama oleh generasi mudanya," ungkap Dirjen Perbendaharaan.
Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan public awareness khususnya generasi muda atas pentingnya akuntabilitas keuangan negara. Sebab, sekadar paham saja tidak cukup, melainkan juga harus dibarengi dengan rasa kepedulian, termasuk untuk apa saja uang negara dibelanjakan, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana berpartisipasi aktif untuk menjaga uang negara agar dapat tersalurkan dengan benar dan akuntabel.
"Ibu Menteri Keuangan selalu berpesan bahwa APBN adalah #UangKita semua. Ditjen Perbendaharaan sebagai garda terdepan pengawal APBN telah berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang memuat informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Alhamdulillah, dengan kerja keras, LKPP tahun 2021 kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Laporan Keuangan. Capaian opini ini merupakan prestasi dan pembuktian bahwa Kementerian Keuangan berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN," jelas Dirjen Perbendaharaan.
Di samping webinar, tahun ini untuk memeriahkan acara Rakernas juga diselenggarakan berbagai lomba, di antaranya lomba cerdas cermat akuntansi yang diikuti oleh ASN Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan mahasiswa; lomba infografis laporan keuangan; lomba story telling dengan tema pembangunan; lomba menulis artikel ilmiah; serta lomba komik digital. Selain itu, diadakan pula sesi Coaching Clinic bersinergi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dengan materi Aplikasi SAKTI, Pengelolaan BMN/D, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Perimbangan Keuangan. Adapun acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 akan digelar pada Kamis (22/09). [LRN/ARP]
