Berita Nasional

(Seputar Ditjen Perbendaharaan)

Menkeu: Korupsi Menghalangi Terciptanya Kemakmuran Yang Adil

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, Korupsi merupakan persoalan, permasalahan, dan penyakit yang harus terus-menerus dilawan. Tidak hanya di Indonesia, dunia pun mendeklarasikan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman yang terbesar dalam upaya untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara, bahkan menjadi penghalang yang sangat signifikan dalam menciptakan kemakmuran yang adil. Deklarasi perang terhadap korupsi juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan untuk terus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (13/12).

 

"Tema Hakordia tahun 2022 ini adalah Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh. Tema ini memberikan pesan yang sangat nyata bahwa kalaupun kita menghadapi berbagai guncangan dan tantangan di dalam perekonomian, yang sampai saat ini masih berlangsung, maka upaya untuk meresponsnya tetap harus dengan menjaga integritas. Integritas yang tangguh, yang teguh, yang tidak terkompromikan menjadi syarat bagi pentingnya pemulihan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang sustainable ke depan. Tahun 2022 dan 2023 kita masih memperjuangkan pemulihan ekonomi, dan dalam pemulihan ini kita harus mampu terus menjaga tata kelola yang baik," pesan Menkeu.

 

Sebagai salah satu upaya kolektif dalam menjaga integritas, Kementerian Keuangan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan program dari Kemenpan-RB. Kementerian Keuangan memiliki capaian sebagai kementerian yang memberikan kontribusi terbesar untuk WBK/WBBM Nasional selama empat tahun terakhir. Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan unit kerja Kementerian Keuangan yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, dengan penyerahan penghargaan secara simbolis kepada perwakilan penerima termasuk Kepala KPPN Kolaka.


"Dalam peringatan Hari Antikorupsi penekanannya tidak hanya jargon, tetapi jawaban yang efektif dan riil bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju sekaligus juga memberantas penyakit yang sangat sangat fatal yaitu korupsi. Bagaimana kita menjaga integritas dan tidak sekadar pulih, tetapi terus bertumbuh. Ini adalah suatu tantangan nyata dan saya berharap dijawab oleh stakeholder dan  seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Peranan APBN di dalam setiap guncangan pasti sangat penting. Keuangan negara adalah instrumen yang diandalkan. Dalam setiap guncangan, pada saat semua pelaku ekonomi masyarakat dalam situasi harus menyelamatkan dirinya sendiri, negara hadir dan kehadiran negara selalu identik dengan keuangan negara. Oleh karena itu, mari kita bersama sama menggunakan momentum Hari Antikorupsi ini untuk mempelajari terus berbagai dimensi detail di dalam membangun dan mengelola tata kelola yang baik," pesan Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Utama BPK I Nyoman Wara, Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Undang Mugopal, serta pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan ini. [LRN/HDH]

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search

Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

(Daftar Kantor Vertikal DJPb Selengkapnya ..)