APBN berada di garis depan sebagai simbol kehadiran negara, sehingga jajaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara tidak boleh lengah. Capaian dalam menghadapi pandemi, di mana APBN berperan sebagai shock absorber yang menjaga dan melindungi rakyat dari ancaman kesehatan, sosial, maupun ekonomi memang dapat dikategorikan baik, tetapi perhatian Kementerian Keuangan harus tetap ditujukan pada tantangan ke depan. Pesan ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan pejabat tinggi Pratama (eselon 2) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (14/12).
 |
 |
"Tahun 2023 kita melihat tantangan baru. Risikonya bergeser dari ancaman kesehatan dan sosial ekonomi menjadi keamanan geopolitik yang berimbas pada keuangan sebagai jantungnya. Oleh karena itu Indonesia perlu terus waspada. Waspada adalah kehati-hatian dan kemampuan menangkap sinyal-sinyal yang kemudian kita terjemahkan dalam bentuk formulasi kebijakan, aturan, kesiapan organisasi, SDM, dan teknologi," ungkap Menkeu.
"Kita perlu perkuatan regional economist supaya Kementerian Keuangan tidak hanya sekadar hadir di provinsi dan dilihat sebagai fragmented Kemenkeu, tetapi menjadi satu wajah, menggambarkan peran bendahara negara. Kemenkeu harus dapat menunjukkan fungsi keuangan negara di daerah-daerah dan pada isu-isu yang penting. Isu ini bisa mulai isu kesehatan seperti pandemi, isu pangan, isu energi, isu kualitas SDM atau pendidikan, isu bantuan sosial, isu keamanan, dan isu transformasi industri. Kondisi daerah bervariasi, semua perlu kita urus dan layani. Daerah harus memahami fungsi Kementerian Keuangan. Ini berarti para Kepala Kanwil harus bekerja sama. Kita membuat forum ALCo daerah, ekonomi regional menjadi makanan pagi kita setiap hari," jelas Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Keuangan ini.
Kepada para Kepala Kantor Wilayah DJPb yang baru dilantik,Menkeu berharap agar napas dan orientasi DJPb sebagai The Treasurer di daerah bisa terus ditingkatkan bobot dan kewibawaannya.
"Jangan sampai Kementerian Keuangan hanya dianggap sebagai kasir, apalagi kasir yang bisa dimaki-maki. Itu tidak acceptable. Artinya kita harus terus mengedukasi dan mensosialisasikan, setiap daerah mendapatkan pendapatan berapa, dari pemerintah berapa. Sehingga tidak hanya melihat satu saja, DAK saja, DBH saja, DAU, Dana Desa, tetapi juga ada berbagai kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Ini berarti Anda perlu memahami APBN. Rakyat, pemerintah daerah, siapa saja bisa menuntut keadilan dan transparansi. Yang paling mudah dilihat adalah keadilan dalam hal uang. Maka kita sebagai pengelola keuangan negara harus mampu merespons isu yang muncul. Setiap unit eselon I isunya berhubungan satu sama lain. Kita adalah bagian dari keseluruhan tubuh keuangan negara," lanjut Menkeu.
Adapun para pejabat DJPb yang dilantik adalah Syaiful (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Sugiyarto (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Heru Pudyo Nugroho (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Muhdi (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Kukuh Sumardono Basuki (sebelumnya Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, dan Supendi (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan. [LRN/ANW]
