Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Bekerja dengan sistem yang makin ditopang oleh teknologi informasi memberikan banyak kemudahan, tetapi juga memunculkan tantangan. Salah satunya di bidang keamanan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam kunjungan kerja akhir tahun anggaran ke KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
 |
 |
"Sekarang kita bekerja seperti tidak kelihatan fisiknya, sehingga ada hal-hal yang agak sulit diprediksi walaupun bisa dicek di statistik. Jadi tantangannya lebih besar lagi. Apresiasi dari kami selaku pimpinan mewakili Ibu Menteri Keuangan, saya senang melihat para pegawai semringah, semangat, punya passion yang tinggi dalam bekerja di tengah pressure yang sangat tinggi. Saya mohon last mile ini kita jaga. Ke depan kita akan terus mendorong satuan kerja untuk tidak menunggu pada hari-hari terakhir apalagi jam-jam terakhir (dalam realisasinya)," jelas Dirjen Perbendaharaan.
Pelaksanaan nyata peran kantor-kantor vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) juga menjadi perhatian Dirjen Perbendaharaan. Dalam Rapimtas beberapa waktu yang lalu, Dirjen Perbendaharaan telah mengingatkan agar RCE harus benar-benar memberikan manfaat.
"Kita bisa memotret kondisi di sekitar, lalu mencari koneksinya dengan peran APBN. Untuk analisisnya bisa bekerja sama dengan local expert. Seperti laporan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tentang nelayan tadi telah dapat menunjukkan bahwa bantuan yang seharusnya bisa diterima kadang terkendala oleh domisili. Nantinya kita akan membuat shadow organization sehingga baik Kanwil maupun KPPN jika mendapatkan tugas tambahan akan lebih jelas seperti apa, dan jelas juga penilaiannya," kata Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktur Pengelolaan Kas Negara, serta Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
"Akhir tahun anggaran merupakan puncak dari layanan kita. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi hampir 76% dari APBN Tahun 2022, yaitu lebih kurang Rp2.400 triliun. Pada akhir tahun anggaran seperti ini, rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang masuk per KPPN dalam wilayah DKI Jakarta bisa mencapai seribu sampai dengan lima ribu per hari, sehingga kami melakukan pengaturan pegawai agar dapat mendukung penyelesaian pekerjaan," ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo dalam laporannya.
Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan juga berdialog dengan sejumlah perwakilan satuan kerja yaitu Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dengan satuan kerja, dan berharap target capaian maupun kualitas belanja yang makin baik sesuai dengan arahan Presiden RI dapat tercapai. [LRN/CSP]
