Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dunia saat ini sudah sangat terlihat nyata membawa dampak berupa berbagai macam bencana alam. Oleh karena itu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diharapkan dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga lingkungan hidup bahkan memperbaikinya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada arahannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/12).
BPDLH sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Keuangan, lebih spesifik yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BPDLH memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
Melanjutkan arahannya, Presiden berpesan bahwa masih banyak permasalahan terkait lingkungan hidup yang perlu diselesaikan. Namun, presiden menegaskan agar BPDLH berfokus kepada dua hal utama lebih dulu, yaitu masalah sampah dan perbaikan hutan mangrove. Dengan fokus utama tersebut, Presiden berharap agar anggaran besar yang dikelola BPDLH dapat lebih terkonsentrasi sehingga hasil yang didapat pun akan lebih nyata.
“Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” pesan Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Turut hadir pula dalam acara tersebut adalah Duta Besar Norwegia untuk Republik Indonesia Rut Kruger Giverin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono. [AAW]
