Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Peran kantor vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah merupakan wujud dari perhatian dan kerja keras Kementerian Keuangan untuk memastikan setiap rupiah dari APBN tersampaikan kepada yang membutuhkan. Karenanya, sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan fiskal selaras dengan kebijakan di sisi moneter dan sejalan pula dengan kebijakan regional
“Peran RCE akan diperkuat. Jadi bukan sekadar melihat APBN, tetapi juga perekonomian daerah karena APBD juga sangat penting. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan bersinergi dengan pihak lainnya,” sebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Tutup Kas akhir Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di kantor pusat DJPb di Jakarta, Jumat (30/12).
"Kemampuan antisipasi kita terhadap tahun depan sangat penting. Sangat penting bagi kita untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru, antara lain melalui hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan penguatan UMKM,” tegas Wakil Menteri Keuangan dalam kegiatan yang diikuti oleh para pejabat DJPb secara langsung maupun daring serta dihadiri pula oleh Kepala DJKN ini.
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk mengelola kas secara lebih aktif DJPb telah melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah aplikasi Digipay yang masuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Program penataan rekening pemerintah melalui MoreVA dan Inovasi Tata Kelola Keuangan Negara melalui Cash Transfer Initiative BLU telah masuk dalam 10 finalis Lomba Inovasi Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2022. DJPb juga telah melakukan optimalisasi saldo kas di BI dalam berbagai instrumen, antara lain penempatan uang dan transaksi reverse repo, dan ke depan akan dikembangkan treasury product dalam rangka Integrated Treasury. Berbagai capaian atas pengelolaan kas negara tersebut merupakan hasil sinergi DJPb dengan seluruh mitra baik dari K/L maupun perbankan untuk mengawal penerimaan dan belanja pemerintah," jelas Dirjen Perbendaharaan. [LRN/AAW]
