Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Tahun 2023 menghadirkan tantangan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, antara lain karena pengaruh geopolitik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tetap hadir menjadi shock absorber. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam program Sapa Pagi Kompas TV, Rabu (04/01).
“Dari tahun 2022 kita sudah memiliki modal yang luar biasa dengan penerimaan yang tumbuh lebih dari 30% dan realisasi belanja sekitar 99%. Dengan modal ini, walaupun terdapat concern seperti kondisi geopolitik, kita relatif telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Jadi kita optimis sekaligus tetap waspada,” jelasnya.
Untuk mendorong serapan belanja agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, Kementerian Keuangan menerapkan sejumlah strategi. Bukan hanya untuk belanja pemerintah pusat, melainkan juga belanja daerah.
“Dari sisi regulasi kita punya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Di dalam Undang-Undang itu terdapat skema Dana Abadi. Jika ada daerah yang punya kelebihan uang yang belum digunakan, ini bisa dipakai untuk dana abadi. Dana ini nanti dapat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya long term, misalnya untuk beasiswa, pendidikan, dan infrastruktur. Kemudian secara operasional juga telah disiapkan instrumen bersama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Dirjen Perbendaharaan. [LRN/SW]
