Malang, djpb.kemenkeu.go.id, Berbagai peran DJPb merupakan jawaban atas situasi yang dinamis. DJPb terus ditantang untuk mendukung kebijakan yang menjadi respons atas kondisi terkini. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) DJPb Tahun 2023 di Malang, Senin (16/01).
"Capaian pelaksanaan APBN 2022, defisit yang dapat ditekan hingga di bawah 3%, menjadi bukti bahwa jajaran Kementerian Keuangan termasuk DJPb telah bekerja keras secara disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal baik di level pusat maupun di daerah. Berbicara tentang implementasi fiskal di daerah, peran DJPb sangat besar. Berkali-kali Menteri Keuangan menyampaikan besarnya peran DJPb secara aktif, baik unit pusat maupun di daerah, dalam mendukung kebijakan ekonomi secara keseluruhan dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Kita perlu terus menguatkan organisasi, salah satunya melalui shadow organization, setelah peran sebagai regional chief economist dan financial advisor," sebut Dirjen Perbendaharaan dalam Rapimtas yang bertema Indonesian Treasury: Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu ini.
Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar tetap saling mengingatkan untuk menjaga integritas sebagai salah satu nilai penting dari Kementerian Keuangan.
"Jangan lupa untuk menaruh integritas di atas segala hal. Itu value kita sebagai insan Kementerian Keuangan yang pertama kali dilihat. APBN harus kita kawal agar rupiah demi rupiah dikeluarkan dengan baik. Jangan sedikit pun ada pikiran untuk memanfaatkan fasilitas, apalagi hal-hal yang lebih dari itu," tegasnya dalam kegiatan yang diikuti oleh para pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III DJPb ini.
Adapun Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapimtas ini merupakan wadah konsolidasi para pimpinan DJPb di seluruh Indonesia atas arahan dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan.
"Makin banyak tugas, makin strategis fungsi yang kita laksanakan dan makin dibutuhkan komitmen dan konsolidasi yang kuat di jajaran DJPb," terangnya. [LRN/HDH]
