Dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti mulai dari naiknya harga komoditas, bencana alam dan climate change, pandemi, hingga krisis geopolitik, unit-unit Kementerian Keuangan tidak boleh merespons secara masing-masing, karena keuangan negara diandalkan hampir di semua aspek kehidupan bernegara. Pesan ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan Pejabat Tinggi Pratama (eselon 2) Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (10/02).
"Apa pun lokasi dan posisi yang Anda emban hari ini adalah bagian dari keluarga Kementerian Keuangan yang akan menghasilkan dampak penting kalau Anda terus bekerja bersama dan bersinergi, tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Kita sekarang berada pada era tahun 2023 dengan tugas menjaga momentum pemulihan ekonomi. Itu artinya kita perlu menggunakan seluruh fungsi instrumen dan resources yang kita miliki untuk bisa mendukung dan menjaga pemulihan ekonomi, investasi, ekspor, mobilitas masyarakat, efisiensi, dan pemerataan. Dalam menjalankan tugas tidak hanya sekadar menjalankan di unit Anda, tetapi memikirkan apakah yang dilakukan membuat Indonesia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan itu berarti Anda harus mampu memahami instrumen keuangan negara secara komprehensif dan perekonomian secara keseluruhan," ungkap Menkeu.
Pejabat eselon II berperan sebagai motor dari organisasi Kementerian Keuangan, sehingga para Kepala Kanwil harus terus meningkatkan kemampuan dalam mendorong dan memulihkan perekonomian Indonesia.
"Kanwil bekerja sama membentuk Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya. Kita membuat forum untuk ALCo di daerah, Regional Economist, supaya masyarakat di masing-masing daerah dan seluruh stakeholders memahami keuangan negara secara lebih baik dan mampu meningkatkan impact atau dampak, output, dan outcome dari keuangan negara terhadap kesejahteraan dan perekonomian di daerah. Ini berarti semua unit Kemenkeu harus memahami APBN secara lebih lengkap," tegas Menkeu.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pun berpesan kepada para Kepala Kantor Wilayah untuk menjaga kinerja dan pelaksanaan tugas, termasuk shadow organization yang baru dibentuk.
"Terima kasih atas segala kerja keras Bapak Ibu sekalian, buktinya sudah terlihat dan Ibu Menkeu sangat menaruh kepercayaan pada kita. Tolong jaga juga sinergi antar-unit di Kemenkeu Satu maupun dengan para stakeholders di wilayah masing-masing. Saya percaya dengan pengalaman Bapak-bapak Ibu-Ibu sekalian, ini bisa dijalankan dengan baik. Semoga segala upaya kita dicatat sebagai amal ibadah," pesan Dirjen Perbendaharaan.
Adapun para pejabat DJPb yang dilantik adalah Izharul Haq (sebelumnya Kepala Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syukriah HG (sebelumnya Kepala Kanwil DJKN Aceh) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Burhani AS (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bayu Andy Prasetya (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, M. Syaibani (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, Syarwan (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Adnan Wimbyarto (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Purwadhi Adhiputranto (sebelumnya Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, dan Moudy Hermawan (sebelumnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua. [LRN/HDH]
