Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).
“Jajaran DJPb di daerah perlu melakukan terobosan yang tepat agar tugas-tugas dapat diselesaikan tanpa melakukan perubahan besar-besaran. Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menggali terobosan tersebut adalah melalui pemanfaatan peran Regional Chief Economist, diskusi dengan mengundang Pemda serta pendampingan satuan kerja. Lebih dari itu, seluruh jajaran DJPb agar memikirkan juga bagaimana caranya untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah, simpel, dan cepat,” ungkapnya.
Dengan tugas baru sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Astera Primanto Bhakti juga mendorong setiap kepala kantor untuk terus memahami dan mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan di unitnya masing-masing, baik dari sisi operasionalisasi maupun Sumber Daya Manusia. Salah satunya melalui program-program strategis pengembangan kompetensi pegawai yang memerlukan pendidikan dan pelatihan guna mendukung penyelesaian tugas dan peran asistensi kepada stakeholders.
Di sela-sela kegiatan Rakorwil ini, Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Sekretaris DJPb Didyk Choiroel, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Muhdi juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor vertikal lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Kanwil DJPb Jawa Tengah, KPPN Kudus, KPPN Semarang I, KPPN Semarang II, KPPN Pekalongan serta melakukan peninjauan proyek penyediaan perumahan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Semarang yang turut dihadiri perwakilan dari perbankan, BP Tapera, dan pengembang. (MBU/ANW)