Berita Nasional

(Seputar Ditjen Perbendaharaan)

Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Menkeu: Komunikasikan Kebijakan APBN Secara Baik

Adalah penting untuk memiliki intellectual leadership demi membangun reputasi Kementerian Keuangan, di antaranya dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan APBN, termasuk transfer ke daerah, secara baik dan efektif. Instansi vertikal DJPb harus mampu menerjemahkan kebijakan fiskal di daerah masing-masing. Sedangkan kantor pusat harus berpikir secara luar biasa kritis, mulai dari cash management hingga optimalisasi teknologi digital yang terus dibangun dan disempurnakan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 12 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) dan 2 Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (10/5) di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

"DJPb adalah direktorat jenderal yang sudah ajek melakukan reformasi dan perubahan yang sangat revolusioner. Namun, perjalanan belum berhenti, belum berada pada titik yang akhir. Sejak pandemi kita melakukan berbagai inovasi di tengah dinamika global, kenaikan suku bunga yang tinggi, perubahan nilai tukar, dan berbagai shock yang terjadi. Hal ini pasti membutuhkan keandalan Perbendaharaan sehingga fungsi Treasury menjadi makin menantang. Saya harap seluruh jajaran yang hari ini dilantik di DJPb bisa saya andalkan untuk bersama-sama mengelola risiko yang muncul dari perubahan ekonomi global dan kebutuhan ekonomi nasional untuk terus tumbuh berkembang serta menyelesaikan tantangan-tantangan pembangunan," pesan Menkeu dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Menkeu dan para pimpinan unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan ini.

 

Para pejabat lingkup DJPb yang dilantik pada kesempatan tersebut adalah Saiful Islam (semula Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menjadi Direktur Sistem Manajemen Investasi), Ririn Kadariyah (semula Direktur BLU Pusat Investasi Pemerintah menjadi Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum), Arif Wibawa (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan), Sulaimansyah (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan), Mei Ling (semula Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta), Agung Yulianta (semula Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Syafriadi (semula Direktur Sistem Manajemen Investasi menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan), Ismed Saputra (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau menjadi Direktur Utama BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP), dan Joko Tri Haryanto (semula Analis Kebijakan Ahli Madya BKF menjadi Direktur Utama BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH). [LRN/AAS]

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search

Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

(Daftar Kantor Vertikal DJPb Selengkapnya ..)