Itulah inti pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh jajarannya melalui para pejabat eselon I dan II Departemen Keuangan yang turut menghadiri acara Pelantikan Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Ruang Graha Sawala, Gedung Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng hari ini (Kamis, 26 Februari 2009). Beliau menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi senantiasa membutuhkan komitmen yang besar, tidak hanya dari Menteri Keuangan serta pejabat eselon I dan II, akan tetapi juga dari seluruh jajaran pegawai Departemen Keuangan tanpa kecuali.
Lebih khusus, Ibu menteri menekankan pentingnya perhatian yang sungguh-sungguh dari para pejabat eselon II yang baru dilantik atas agenda reformasi birokrasi itu. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara- KPPN red.) sebagai instansi pemerintah yang "masih buruk" harus disikapi dengan bijaksana. Artinya, jajaran Ditjen Perbendaharaan harus menjadikan data itu sebagai tantangan untuk mengelola reformasi serta bekerja dengan lebih baik lagi. Untuk itu, pesan beliau lagi, harus dilakukan pendekatan, cara, dan gaya yang berbeda dan baru agar reformasi berjalan dengan baik. "Jangan sampai KPPN dikatakan lagi sebagai instansi yang bercitra buruk karena masih menerima uang sogokan", ujar beliau mewanti-wanti.
Beliau menegaskan pula bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah wajah Departemen Keuangan di hadapan publik, sehingga harus dilakukan upaya untuk memperbaiki mekanisme dalam berhubungan dengan satuan kerja (satker) guna menghilangkan persepsi buruk publik atas layanan yang kita berikan. Usaha untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia harus selalu dilakukan. Pegawai yang ada sekarang harus diberdayakan seoptimal mungkin. Sehingga kalau ada pegawai yang di kantor tidak bekerja, sedangkan pekerjaan kantor tidak selesai, tandas beliau, berarti ada masalah dengan manajemen kita. "SDM harus dikembangkan agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dalam mengimplementasikan sistem kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru", pesan bu menteri.
Dalam konteks itu, Menteri Keuangan menyebutkan beberapa tugas penting yang harus kita laksanakan, yaitu membaca dan memahami Paket tiga Undang-Undang di bidang Keuangan Negara dengan baik, memperbaiki Sistem Perbendaharaan, serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yang berkualitas. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kualitas LKP mencerminkan kompetensi Menteri Keuangan yang sesungguhnya, tidak lagi sekedar perhitungan yang rutin dibuat. Kedua tugas itu adalah "pekerjaan rumah' Ditjen Perbendaharaan yang harus secepatnya diselesaikan dengan sungguh-sungguh agar berhasil baik.
Di bagian lain pengarahannya, ibu Sri Mulyani mengingatkan bahwa pejabat eselon II adalah motor reformasi. Pejabat eselon II mempunyai posisi yang menentukan apakah perubahan sudah menuju arah yang sudah benar, dan apakah reformasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, beliau berharap dengan sangat agar pejabat eselon II, khususnya yang ada di Kantor Pusat, mampu untuk menerjemahkan sekaligus menjadi lokomotif perubahan.
Tiga belas pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan yang dilantik itu antara lain: Bambang Isnaeni Gunarto (menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan), Paruli Lubis (Direktur Transformasi Perbendaharaan), Agus Santoso (Pj. Kepala Kanwil I DJPBN Banda Aceh), Zamhari (Kepala Kanwil III DJPBN Padang), Seto Utarko (Kepala Kanwil VI DJPBN Palembang), Tri Buwono Tunggal (Kepala Kanwil XI DJPBN Jakarta), Jean Albert Egon Rombot (Kepala Kanwil XII DJPBN Bandung), Iskandar (Kepala Kanwil XIV DJPBN Yogyakarta), S. Bambang Suroso (Kepala Kanwil XV DJPBN Surabaya), Elin Sumarlina (Kepala Kanwil XVIII DJPBN Banjarmasin), R Prajono (Kepala Kanwil XXIII DJPBN Makassar), Teddy Rukmantara (Kepala Kanwil XXV DJPBN Kendari), dan Abdullah Nanung (Pj. Kepala Kanwil XXX DJPBN Jayapura).
Pada akhir acara perbendaharaan.go.id mendapatkan kesempatan untuk mengadakan wawancara dengan Bapak Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam wawancara singkat tersebut, beliau menyatakan bahwa hasil survei KPK yang diangkat dalam pidato Menteri Keuangan merupakan sebuah kabar yang kurang menggembirakan, tetapi di sisi lain dapat digunakan sebagai momentum dan tonggak perubahan serta pemicu keberhasilan di masa yang akan datang. Beliau tidak ingin hasil survei tersebut hanya menjadi "nila setitik yang merusak susu sebelanga" atau menjadi sebuah hambatan di tengah upaya reformasi perbendaharaan yang sedang berjalan. "Jajaran pegawai seluruh Ditjen Perbendaharaan harus dapat berintrospeksi diri dan terus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi" ujar Dirjen Perbendaharaan dengan nada tegas. Beliau juga menambahkan, bahwa kita tidak dapat menghapus hasil survei KPK yang telah memberikan perspektif buruk di kalangan masyarakat umum mengenai KPPN. Tetapi, beliau mengingatkan bahwa kita dapat menampik hasil survei tersebut dengan cara pembuktian diri melalui peningkatan kinerja di instansi masing-masing.
"Dari awal kami telah meminta kepada para kepala kanwil untuk selalu bersikap kreatif dalam menggali pekerjaan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam wilayah kerjanya," tegas Pak Herry ketika mengawali jawabannya mengenai kelebihan pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan akibat reformasi KPPN Percontohan. Sebagai contoh, beliau mengangkat isu tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai tantangan prestasi kerja Direktorat Perbendaharaan. Menurutnya, keberhasilan LKPP berada di tangan para satuan kerja di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, para kepala kanwil harus dapat mengoptimalkan peran satker dengan cara memberdayakan SDM yang ada. Dengan kata lain, kemampuan memimpin dan mengorganisasi merupakan kunci keberhasilan dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Menjawab pertanyaan perbendaharaan.go.id sebagai akhir wawancara mengenai kebutuhan Pejabat Eselon II di masa depan, Pak Herry menjelaskan bahwa pola assessment yang sedang dijalankan dapat menjadi cara yang ampuh untuk mengatasi "generation gap" di Ditjen Perbendaharaan. Beliau tidak ingin masalah kepangkatan menjadi hambatan bagi para pegawai potensial yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi untuk menduduki jabatan vital tersebut. Beliau meyakini bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi modal keberhasilan organisasi di masa yang akan datang.
Pak Agus Santoso, satu-satunya pejabat yang mendapatkan promosi (sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Khusus Banda Aceh), selepas acara pelantikan itu kepada perbendaharaan.go.id mengatakan bahwa spirit perubahan yang dibawanya semenjak dua tahun lalu diyakini akan dapat &lsquoditularkan' kepada seluruh jajaran pegawai di Kanwil Banda Aceh. "Saya yakin teman-teman di Aceh mempunyai niat yang Kuat untuk menjadi lebih baik", pungkasnya. Sukses selalu dan selamat berjuang ya Pak! (Bagian Pengembangan Pegawai - Tonny & Hendy).
