Enam dari 324 Satuan Kerja (Satker) dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang meraih KPPN Kupang Award 2009.  Penganugerahan KPPN Award itu berlangsung di Auditorium Gedung Keuangan Negara Kupang Jalan El Tari II Kupang yang merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008.

Keenam Satker yang berhasil meraih trofi dan piagam KPPN Kupang Award 2009 tersebut adalah : Kantor Search And Resque (SAR) Kupang sebagai Pelaksana Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik Pertama TA. 2008.  Terbaik Kedua diraih Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kalabahi, satu-satunya Satker di luar kota Kupang dan satu-satunya perwakilan Departemen Keuangan yang berhasil meraih KPPN Award.  Terbaik ketiga diraih Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,  terbaik keempat diraih Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbaik kelima diraih Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kupang  dan terbaik keenam diraih Stasiun Meteorologi El Tari Kupang.

Parameter penilaian terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu : Akurasi Data dengan bobot 50%,  Kelengkapan Data dengan bobot 10%,  Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan bobot 10%,  Beban Kerja Satker dengan bobot 5%, Letak Geografis dengan bobot 5%,  Tingkat Partisipasi dengan bobot 15%, Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN dengan bobot 5%.

Terkait dengan penganugerahan KPPN Kupang Award 2009 tersebut, Kepala KPPN Kupang, Drs. Joko Pratiknyo, MM mengatakan  berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewajiban membuat Laporan Keuangan, yang harus dicocokkan dengan data pada KPPN, melalui proses pencocokan data (rekonsiliasi), agar data yang dilaporkan tersebut akurat.

Menurut dia, selama ini rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN Kupang selaku Kuasa BUN di daerah dengan Satker satker selaku KPA pada umumnya telah berjalan baik.
Prosentase rekonsiliasi laporan keuangan selama tahun 2008 trendnya meningkat dengan prosentase rekonsiliasi bulan Januari 2008 sebesar 63,46%,   menjadi 88,30%  pada rekonsiliasi bulan Desember 2008.

Semakin cepat dan akurat pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, maka salah satu komponen percepatan penyerapan dana APBN untuk pembangunan di Provinsi NTT terpenuhi dan semakin besar pula kontribusi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada DPR RI.

Ia berharap di masa yang akan datang, Instansi/Kantor/Satuan Kerja dapat lebih meningkatkan lagi pemenuhan kewajiban rekonsiliasi laporan keuangannya dengan KPPN.  Pengalaman selama ini, katanya, terkadang dana baru terserap menjelang akhir tahun anggaran.  Kondisi ini harus diperbaiki sehingga ke depan, dana yang terserap untuk pembangunan dapat lebih maksimal.

Sementara itu, Pemangkujabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, S. Bambang Suroso, SH, M.Soc,Sc  menyambut baik kinerja berbagai satker yang telah ditunjukkan selama ini.

Ia berharap tingkat partisipasi semua satker terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.  Sebab secara nasional, Menteri Keuangan juga perlu melaporkan pemanfaatan keuangan itu kepada Presiden.  &rdquoKami minta agar satker merencanakan dengan sebaik-baiknya pemanfaatan keuangan dan membuat laporan sebaik mungkin.  Laporan itu akan disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat,&rdquo  ujar Suroso yang juga merangkap sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Jawa Timur tersebut.

(Sumber :  Harian Umum Pos Kupang, edisi Jumat, 17 April 2009  dan Harian Umum Timor Express edisi Jumat, 17 April 2009).