On The Spot Report : Sosialisasi Percepatan Realisasi DIPA di KPPN Pangkalan Bun
PANGKALAN BUN, PERBENDAHARAAN.GO.ID - Sampai dengan akhir bulan Mei 2009, beberapa satker di wilayah pembayaran KPPN Pangkalan Bun masih ada yang belum mencairkan anggarannya satu rupiah pun. Satker-satker tersebut antara lain Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kobar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lamandau, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau. Kondisi tersebut mencerminkan ketidaksiapan beberapa satker atas anggaran yang dikelolanya. 

Meskipun begitu, secara keseluruhan realisasi DIPA di wilayah pembayaran KPPN Pangkalan Bun sudah cukup tinggi yakni 30,5 %. Hal tersebut ditopang satker kantor daerah (instansi vertikal) yang realisasinya sudah mencapai 33%. Akan tetapi satker-satker di bawah Pemda yang mendapat dana tugas pembantuan seringkali sangat lambat dalam mencairkan anggarannya sehingga baru mampu merealisasikan 12% dari pagu yang diberikan.

Padahal dalam menghadapi krisis global, menurut Kepala KPPN Pangkalan Bun, Dwinanto, penyerapan anggaran belanja negara sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. "Semakin cepat DIPA direalisasikan, maka semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya", kata Pak Dwi.

Untuk mengidentifikasi masalah dan mendorong percepatan realisasi DIPA, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan Sosialisasi yang bertajuk &lsquoPercepatan Realisasi DIPA dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan'. Kegiatan tersebut diselenggarakan di dua lokasi yaitu di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotawaringin Barat untuk satker kantor daerah dan di Aula KPPN Pangkalan Bun untuk satker tugas pembantuan pada Sabtu (30/05).

Berbagai permasalahan yang mengakibatkan realisasi DIPA menjadi lambat coba digali dalam acara sosialisasi tersebut, terutama pada satker yang realisasinya rendah. "Kemudian KPPN menginformasikan penyebab rendahnya realisasi ke Kanwil" ungkap Pak Dwi ketika memaparkan pandangan umumnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perbendaharan KPPN Pangkalan Bun, Alexander Budi mengatakan secara umum penyebab rendahnya realisasi DIPA adalah pengajuan Revisi DIPA yang terlambat, tidak adanya perencanaan/jadwal pelaksanaan kegiatan satker, dan kurangnya penguasaan POK. "Kehatian-hatian KPA dan PPK serta waktu yang relatif lama dalam proses pengadaan barang/jasa juga turut berpengaruh", urai Pak Budi.

Selain itu, faktor-faktor non teknis juga mempengaruhi proses realisasi DIPA satker. "Seperti Dinas Pertanian yang harus menunggu musim tanam untuk merealisasikan DIPAnya, yakni sekitar bulan Agustus atau September." Ujarnya. "Juga Disnakertrans yang menunggu datangnya transmigran dari Pulau Jawa baru bisa mencairkan anggarannya", tambah Pak Budi.

Sementara itu, Bendaharawan satker tugas pembantuan menjadikan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah sebagai alasan rendahnya realisasi DIPA. "Sampai saat ini revisi DIPA mengenai pergantian KPA belum turun", kata Bendaharawan Kantor Ketahanan Pangan Kab. Kobar.
Sedangkan kantor daerah yang realisasinya masih rendah dikarenakan ada tugas pokok dan fungsi yang belum bisa dilaksanakan. "Kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana umum belum kami laksanakan" kata Bendahara Kejari Sukamara yang realisasinya belanja barangnya baru 8%. 

Pada satker kantor daerah yang lain, KPA Kantor Pertanahan Kab. Lamandau yang realisasinya Belanja Barang dan Belanja Modalnya baru 6% mengatakan, "Sebagian besar kegiatan BPN terkait dengan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Kalteng yang saat ini belum disahkan, sehingga penyerapan dana dalam DIPA masih rendah".

Setelah mengidentifikasi permasalahan realisasi DIPA, Sosialiasi dilanjutkan oleh Seksi Perbendaharaan dengan bimbingan aplikasi GPP untuk meng-update NIP 18 digit. Setelah itu giliran Seksi Bendum yang menjelaskan penggunaan Bagan Akun Standar, penggunaan formulir setoran, dan koreksi pembukuan.

Selanjutnya Seksi Verak memaparkan evaluasi atas berbagai permasalahan mengenai rekonsiliasi dan pelaporan keuangan tingkat satker. Selain itu, juga direview kembali Aplikasi SAKPA serta penjelasan mengenai penertiban rekening pemerintah. Sedangkan simulasi Aplikasi SIMAK-BMN dibimbing oleh instruktur dari Sub Bag Umum.

"Kami mengharapkan satker tidak hanya cepat dalam merealisasikan anggarannya, tapi juga mampu mempertanggungjawabkan dengan Laporan Keuangan yang andal dan akuntable" tutup kepala KPPN dalam sambutannya.



Oleh: Muchammad Nuh - Kontributor KPPN Pangkalan Bun