Ternate, perbendaharaan.go.id - Sinergi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
Membina Sinergi yang kuat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, bekerjasama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini (19/05).
Kesatuan gerak langkah dalam pembuatan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebuah keniscayaan agar harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dapat tercipta. “Kegiatan seminar penting sebagai media komunikasi untuk memperoleh masukan terkait kebijakan publik diambil pemerintah, mengidentifikasikan masalah ekonomi dan fiskal di daerah, dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat” demikian disampaikan Sulaimansyah, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara dalam Welcome Remarks. Pada kesempatan yang sama, Umra Langasa, Staff Ahli Gubernur Bidang ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku Utara, yang berkesempatan mewakili Gubernur memberikan keynote speech dan membuka acara mengapresiasi terselenggaranya seminar ini. Dalam sambutannya, pria yang kerap disapa Umra tersebut menyoroti perkembangan desentralisasi fiskal yang diikuti pendekatan “money follow function” serta upaya peningkatan ruang gerak fiskal di daerah khususnya di daerah Maluku Utara yang memiliki karakteristik unik kepulauan.
Materi penting dan menarik seputar kebijakan fiskal dan perkembangan perekonomian terkini baik di tingkat global, nasional, maupun regional dihadirkan para narasumber dalam seminar ini. Hal tersebut membuat sekitar ±120 peserta seminar yang berasal dari kalangan instansi pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, perbankan. BUMN/BUMD di Provinsi Maluku Utara, dan media massa di wilayah Provinsi Maluku Utara yang hadir terus menyimak setiap bahasan yang mengalir disampaikan. Materi yang disampaikan narasumber mampu menarik perhatian peserta untuk menghidupkan sesi diskusi. Setelah diberi kesempatan oleh moderator, Fajri Sidik, sekretaris ISEI Provinsi Maluku Utara, beberapa peserta memperlihatkan antusisme yang tinggi untuk mengajukan pertanyaan kepada setiap narasumber.
Isu mengenai perkembangan ekonomi terkini dan APBN-P 2015 disampaikan oleh Agung Widiadi, Direktur Sistem Penganggaran, DJA. Dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang melambat, perekonomian domestik tumbuh rendah yaitu mencapai 4,7 pada triwulan I tahun 2015. Meskipun demikian, secara sektoral kondisi kita masih positif dibandingkan dengan negara lainnya. Didorong oleh kondisi perekonomian global dan untuk membuat APBN lebih realistis dan kredibel, pemerintah menetapkan APBNP 2015. Fokus pada pengendalian belanja subsidi, membuat belanja pemerintah pusat pada APBN-P 2015 menurun sehingga mampu menekan tingkat defisit dari 2,21% menjadi 1,9% terhadap PDB. Pengelolaan tingkat defisit ini berguna untuk mengirim sinyal mengenai kekuatan perekonomian kita dan meningkatkan kepercayaan investor.
Menyusul berikutnya, materi menarik terkait transfer ke daerah dan dana desa tahun 2015, serta kinerja APBD disajikan oleh Ubaidi Socheh Hamidi, Kasubdit Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah, DJPK. Pada sesi ini Beliau menyampaikan bahwa terdapat fenomena banyak daerah belum puas dengan formulasi dan porsi alokasi dana transfer yang ada saat ini. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal baik antar pemerintah pusat dengan daerah atau antar daerah serta mendanai pelaksanaan program prioritas di daerah, maka transfer ke daerah diberikan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi setiap daerah. Untuk melengkapi materinya, beliau juga menjelaskan mengenai ketentuan alokasi serta mekanisme penyaluran dana berdasarkan APBNP Tahun 2015 dan PP 22 Tahun 20115 sebagai revisi PP Nomor 60 Tahun 2014 serta Potret kinerja APBD Maluku Utara khususnya bila dibandingkan dengan kondisi nasional.
Tak kalah menarik, materi dengan tema “Maluku Utara diantara indonesia: membangun dari pinggiran” dibawakan oleh Muchtar A. Adam sebagai pembicara ketiga. Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara ini menyoroti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Maluku Utara, potret ketimpangan antar wilayah di Indonesia, serta upaya konsep pembangunan di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, beliau menyampaikan roadmap pembangunan perikanan dan pariwisata berbasis industri di Provinsi Maluku Utara. Satu hal yang menarik adalah bagaimana mencontohkan konsep pembangunan desa di kawasan morotai. Konsep pembangunan desa menurut beliau dapat dilakukan dengan menggunakan formula alokasi yang terdiri dari: Alokasi dana Desa (Sumber APBN), Alokasi Dana Pembangunan Desa (Model DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten ke Desa.
Terakhir, sebagai pembicara keempat, Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, menjelaskan tentang Kajian Fiskal Regional Tahun 2014 khususnya terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran serta hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Pria 44 tahun tersebut menyoroti Realisasi Belanja pada tahun 2014 mencapai 4,67 Triliun atau sebesar 95% dari total pagu sebesar 4,95 Triliun yang 53,85%, merupakan dialokasikan pada belanja modal yang telah membantu peningkatan perekonomian di Maluku Utara. Hal tersebut dibuktikan melalui analisa hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan metode Autoreggresive Distributed Lag (ARDL) atas data bulanan dari tahun 2007-2014.
Oleh: Kurniawan – Kontributor KAnwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.