Dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkup Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Hotel Novotel Bangka. Rapat Koordinasi dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Walikota, para Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektur Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rapat Koordinasi ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Rustam Efendi yang dilanjutkan dengan presentasi materi yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Bapak Dadang Ahmad Rifa’i mengenai Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Melalui Optimalisasi Sinergi Tusi Instansi. Paparan Bapak Dadang tersebut menjelaskan mengenai keadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sinergi antara BPK, BPKP dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Strategi Pencapaian WTP Melalui peningkatan penerapan SPIP dan Kapabilitas APIP yang disampaikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Raden Suhartono. Materi berikutnya dipaparkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Azwar mengenai langkah menuju opini WTP. Selanjutnya diakhiri dengan sesi diskusi.
Pada sesi diskusi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan keyakinannya akan penyusunan LKPD yang lebih baik di tahun mendatang. “Saya tambah yakin kalau kualitas laporan keuangan ke depan akan menjadi lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Azwar dan juga Bapak Raden yang memiliki banyak pengalaman dalam mendampingi dan mencari solusi-solusi praktis. Momentum ini menurut saya tinggal aksinya. Dengan Tim yang akan dibentuk oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita tinggal bertemu lagi untuk membicarakan secara teknis bagaimana cara menindaklanjuti temuan BPK”, tutur Dadang Ahmad Rifa’i.
Diharapkan dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini dapat memberikan sumbangsih yang berharga dalam upaya meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara, serta memberi informasi awal kepada para pimpinan daerah bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap membantu dalam membina setiap SKPD dalam proses penyusunan pelaporan keuangannya. Rapat Koordinasi ini berjalan dengan lancar dan sukses dilihat dari antusiasme peserta serta kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan para pimpinan daerah hingga akhir acara.