Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id,- Untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa BUN di daerah maupun satuan kerja di lingkup pembayaraannya. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan negara di daerah, sudah semestinya KPPN harus mampu mengawal dan berjalan beriring bersama dengan satuan kerja mewujudkan kinerja anggaran yang semakin baik.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan anggaran TA 2018 berjalan sebagaimana diharapkan, KPPN Gorontalo bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) & One on One Meeting Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2018, Rabu (28/03). Bertempat di Aula “AMBUA” KPPN Gorontalo, acara dibuka oleh Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto, didampingi Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Gorontalo, Ahmad Heryawan.
Menyampaikan kembali arahan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam surat No. S-67/MK.05/2018 tanggal 27 Februari 2018, Totok menegaskan bahwa perlu langkah-langkah strategis untuk memastikan K/L melaksanakan belanja dengan efektif, efisien, dan optimal serta taat asas.
“Untuk menjamin tercapainya program strategis nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh K/L melaksanakan belanja dengan efektif, efisien, optimal dan taat asas,“ terangnya.
Selanjutnya disampaikan pula bahwa langkah-langkah strategis itu diperlukan dalam rangka menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, dengan menjamin ketepatan waktu belanja negara selaras dengan kecukupan penerimaan dan ketersediaan kas negara.
Sementara itu, Ahmad Heryawan dalam penjelasan singkatnya mengatakan bahwa langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh semua K/L adalah meliputi reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja, peningkatan ketaatan dalam penyampaian data supplier dan data kontrak, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, antisipasi pagu minus dan akurasi dalam penyaluran dana Bansos dan Bantuan Pemerintah.
Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini dihadiri oleh para pejabat perbendaharaan dari 134 satuan kerja terpilih. Dalam FGD & One On One Meeting ini peserta dapat berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi. Masing-masing satuan kerja pun mendapatkan informasi dan solusi berharga tentang kinerja pelaksanaan anggaran satkernya secara detil untuk segera ditindaklanjuti.
Acara ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Pejabat Pembuat Komitmen satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Rini Uloli menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk memperoleh informasi secara detil tentang kinerja pelakaksaan anggaran satuan kerja. Dengan One On One Meeting ini satuan kerja dapat menyampaikan permasalahan dengan lebih nyaman dan terbuka, karena mereka didampingi langsung satu persatu oleh para petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.
“Saya berharap kegiatan yang positif ini dapat dilaksanakan secara kontinu guna menjamin kinerja pelaksaaan anggaran satker yang lebih baik,” harap Uloli. (tok)
(Totok Suyanto-Kontributor KPPN Gorontalo)