Gorontalo, 11 April 2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo selenggarakan diseminasi terkait KFR dan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) di Aula Mohuyula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Selasa (11/4).

            “Ini merupakan bentuk sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah dan upaya untuk mengoptimalkan knowledge sharing  atas informasi yang dimiliki. Sehingga diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam policy design bagi stakeholder, utamanya pemerintah daerah di Gorontalo. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan merupakan kontribusi untuk memperbaiki kualitas kinerja APBN dan APBD” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto dalam paparannya.

Perekonomian Gorontalo Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% (c-o-c) atau lebih rendah 1,27% poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,31%). Triwulan IV 2022 terhadap Triwulan IV 2021 tumbuh 3,98% (y-o-y) dan secara kuartalan tumbuh sebesar 0,07% (q-to-q). Pada Desember 2022 Kota Gorontalo mengalami inflasi (y-o-y) sebesar 5,15%, 0,68% (MtoM), dan 5,15% secara year to date.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, pada kesempatan yang sama juga menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 3,98% (y-o-y), melambat dari triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 4,09% (y-o-y). Capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua sebesar 6,79% (y-o-y) dan Nasional sebesar 5,01% (y-o-y). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2022 sebesar 4,04% (yoy).

Lebih lanjut Dian menambahkan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sumber pertumbuhan utama. LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi alternatif di tengah moderasi sektor pertanian. Pemulihan perekonomian juga didorong oleh membaiknya kinerja ekspor luar negeri dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring membaiknya kinerja dunia usaha, berupa ekspor jagung dan komoditas wood pellet. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah daerah berupaya menerapkan strategi percepatan perbaikan sektor pariwisata sehingga mampu bertahan dan menjadi motor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelarasan program dinas teknis terkait maupun realokasi anggaran.

Di sisi lain, Dian Nugraha menjelaskan bahwa Pada bulan Maret 2023, Kota Gorontalo mengalami inflasi (sebesar 0,20% mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,30% (mtm). Atas capaian tersebut, inflasi tahunan tercatat sebesar 4,68% (yoy) dan tahun kalender sebesar 0,20% (ytd). Komoditas penyumbang inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Herwin Mopangga, Local Expert Mitra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, menyampaikan PDRB Provinsi Gorontalo sebesar Rp47.574,43 Miliar, sementara PDRB Perkapita adalah sebesar Rp39.886,78 Ribu. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha Adm Pemerintahan tumbuh lebih besar dibanding Pertanian & 6 sektor ekonomi lainnya dan menjadi lokomotif perekonomian. Nilai ekspor barang ke LN tahun 2022 USD 51,97 juta (tumbuh 24,33%), Februari 2023 USD 12.680.027, sementara itu, untuk Nilai impor barang dr LN tahun 2022 USD 19,83 juta (tumbuh 66,47%),  Februari 2023 USD 913.995. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2023 menguat drastis dibanding sepanjang 2022 & Januari sd Februari 2023. Nilai Tukar Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Nelayan  menurun dibanding Januari sd Februari 2023. Dari sisi kemandirian fikal daerah masih ketergantungan pada Dana Transfer dan minimnya PAD.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga memaparkan perkembangan indikator kesejahteraan, yang terdiri dari Tingkat Kemiskinan per 2022 sebesar 15,51%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,58%, Tingkat Ketimpangan sebesar 0,423 poin, Nilai Tukar Petani per Desember 2022 sebesar 99,19, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,29. Tingkat kemiskinan di Gorontalo masih sangat tinggi (ke-5 tertinggi pada skala nasional) dan tertinggi di Sulawesi, sementara itu ketimpangan juga masih sangat tinggi (ke-2 tertinggi pada skala nasional) dan tenaga kerja mayoritas bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan setara SD.

Realisasi Pendapatan APBN Gorontalo tahun 2022 mencapai Rp1.367,07 miliar atau 125,33% dari target. Sementara itu pada porsi belanja terealisasi sebesar Rp10.175,2 miliar atau 98,20% dari pagu yang didominasi oleh belanja TKD sebesar Rp6.014,69 miliar. Dengan demikian, APBD Gorontalo tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp8.806,14 miliar.

Untuk APBD, pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp6.584,94 miliar, turun 1,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen pendapatan terbesarnya diraih oleh pendapatan transfer yaitu sebesar Rp5.480,56 miliar. Sementara itu, pada porsi belanja APBD terealisasi sebesar Rp7.581,22 miliar, tutun 2,25% dari tahun lalu yang didominasi oleh Belanja Operasi. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp996,28 miliar pada APBD Provinsi Gorontalo.

Membahas terkait PAD dan TKDD, Porsi PAD terdahap total pendapatan daerah yaitu 16,52% meningkat 1,76% dengan tahun lalu. Sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 83,23%. Dari data ini menunjukan bahwa Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan rasio kemandiriannya karena terlalu bergantung dengan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Lebih lanjut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyampaikan sektor unggulan 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 36,02% terhadap PDRB,  serta Transportasi dan Pergudangan menyumbang 5,59% terhadap PDRB. Sementara itu, sektor potensial tidak terjadi perubahan dalam dua tahun terakhir (2021-2022),

yang menjadi sektor potensial adalah Sektor Informasi dan Komunikasi menyumbang 3,62% dari PDRB serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyumbang 3,89% dari PDRB.

            Adnan menyampaikan evaluasi realisasi APBN dan APBD regional Gorontalo per 31 Maret 2023, bahwa Jumlah Pagu Belanja APBN tahun 2023 untuk wilayah Gorontalo Rp10,76 triliun, terdiri dari belanja K/L Rp4,71 triliun (43,77%) dan TKD Rp6,05 triliun (56,23%). Jumlah tersebut meningkat Rp376,04 miliar atau 3,62% dari tahun 2022. Pagu Belanja K/L didominasi oleh belanja barang Rp1.83 triliun(38,85%) dan belanja pegawai Rp1,62 triliun (34,39%).Pagu Belanja TKD didominasi oleh DAU Rp3,93 triliun (64,88%) dan DAK NF Rp0,84 triliun (13,89%).

            Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberikan beberapa policy response/rekomendasi :

1. Dalam rangka pengelolaan dan penyaluran dana TKD TA 2023 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan baru mengenai penyaluran dana TKD TA 2023, diperlukan dukungan, kerjasama, dan koordinasi yang baik antara DJPK, Dit. PA selaku Koordinator, Kanwil DJPb, KPPN, Pemerintah Daerah, APIP, serta OPD Teknis.
2. Pemda agar mempedomani aturan terkait batas akhir pengunggahan dokumen persyaratan penyaluran pada aplikasi OMSPAN dan melakukan koordinasi dengan KPPN jika terdapat kendala yang dihadapi, untuk menghindari adanya gagal salur.
3. Diperlukan upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan mekanisme penyaluran DAU, agar DAU specific grant dapat salur dengan lebih cepat.
4. Pemda diharapkan dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga kemandirian ekonomi daerah meningkat dan tidak bergantung pada dana transfer.
5. Perlu upaya percepatan proses lelang dan perekaman data kontrak DAK Fisik 2023, sehingga penyaluran DAK Fisik dapat segera disalurkan.
6. Meningkatkan harmonisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan alokasi anggaran, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam tahun berkenaan dapat tercapai dengan optimal.

            Dian menambahkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2023 diperkirakan terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2023. Akselerasi perekonomian pada 2023 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, perekonomian 2023 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan pagu APBN dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran, perekonomian didorong oleh pemulihan pada LU utama yaitu LU Pertanian, LU PBE, LU Konstruksi, dan LU Tansportasi dan Pergudangan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terjaga di awal tahun 2022 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di tahun 2022 sehingga meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini meningkatkan optimisme yang ada, sehingga perlu dijaga melalui sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, fiskal, maupun moneter guna mewujudkan ekonomi Gorontalo sejahtera dan merata,” tutup Adnan di hadapan para hadirin dan media di wilayah Provinsi Gorontalo. (Kontributor Leni Marlina, Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan,Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo)