Untuk mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, harus diwujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai fondasi yang kuat. Amanah rakyat untuk mengelola keuangan negara mengharuskan seluruh elemen Pemerintah untuk terus mengupayakan dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai tantangan yang sedang dihadapi negara kita sebagai dampak kondisi perekonomian global menjadi pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan fiskal Pemerintah yang tecermin pada APBN. Setiap rupiah dalam APBN kita harus digunakan sesuai prinsip value for money dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/08) dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat". Rakernas dibuka oleh Menteri Keuangan dengan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan Pimpinan institusi terkait.

Pada Rakernas kali ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi 93 entitas Kementerian  Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut. Sebagaimana diketahui, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini terbaik yaitu WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya masing-masing. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016). Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Rakernas dilengkapi dengan talkshow yang menghadirkan para pembicara yang kredibel antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional lain, dengan moderator Wakil Menteri Keuangan. Buku “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa”, juga dirilis dan dibedah dalam rakernas ini.