Akhir pekan lalu perbendaharaan.go.id berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo selepas acara Pelantikan Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Apa saja pendapat beliau mengenai hasil survei KPK, kelanjutan proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, dan pola regenerasi pejabat eselon II. Berikut ini petikan wawancara selengkapnya antara Dirjen Perbendaharaan dengan Tonny Wahyu Poernomo dan Hendy S. Yudhiyanto dari perbendaharaan.go.id.
Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memposisikan KPPN sebagai salah satu instansi pemerintah yang bercitra paling buruk di hadapan publik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu?
Tentu saja kurang menggembirakan, namun hal itu akan kita jadikan momentum untuk berubah. Untuk itu, saya selalu minta kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan agar tidak merasa sudah berubah, karena ada yang merasa sudah berubah, dan ada juga yang belum berubah, walaupun saya yakin memang sudah banyak yang berubah. Saya tekankan pula supaya jangan hanya karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. Maka dari itu perubahan-perubahan ini harus terus untuk dilakukan di segala lapisan, di mana pun kita berada.
Kita tidak tahu sample yang dijadikan sasaran survei itu ada di mana. Oleh karenanya, itu menjadi bahan instropeksi buat kita, karena kita, mau tidak mau, harus terus berubah. Maka itu, saya minta kepada seluruh jajaran, seperti yang tadi dipesankan oleh bu menteri (Menteri Keuangan- red.), untuk tidak bosan-bosan dalam mengupayakan perubahan itu.
Walaupun banyak pihak juga yang meragukan kesahihan survei tersebut, Pak?
Kita ambil positifnya saja, bahwa itu sudah dipublikasikan, masyarakat luas sudah mengetahui hasil survei KPK itu, dan tentunya kita tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa itu tidak benar. Itu harus kita jadikan bahan instrospeksi. Kalau memang itu, pungutan-pungutan atau kegiatan-kegiatan yang tertangkap dalam survei KPK itu, tidak benar. Kita buktikan bahwa hal-hal itu memang sudah tidak ada lagi. Kita buktikan kalau kita sudah tidak melakukan itu.
Menteri Keuangan juga mengemukakan kritiknya karena kita sering bilang kalau SDM kita "terlalu banyak", sedangkan di sisi lain pekerjaan kita banyak yang tidak terselesaikan. Bagaimana solusi atas masalah ini Pak?
Dari awal saya sudah mewanti-wanti kepada para kakanwil, khususnya kanwil-kanwil yang memang SDM-nya itu bertumpuk akibat kita membuat KPPN Percontohan, di mana KPPN Percontohan ini menjadi satu keharusan sebagai akibat dari adanya proses perubahan yang kita lakukan. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran kakanwil untuk lebih kreatif menggali pekerjaan, dan menggunakan SDM yang ada untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan itu. Banyak pekerjaan, bahkan banyak sekali pekerjaan. Namum karena kebiasaan kita itu enggan, ada kemalasan untuk menggali pekerjaan itu sehingga mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan. Jadi sebenarnya banyak kok pekerjaan itu. Contohnya saja tantangan yang kita hadapi dalam kerangka LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat- red.). Ujung tombak penyusunan LKPP adalah satker. Satker itu adalah mitra kerja kita. Oleh karena itu, perbaikan LKPP harus kita mulai dari satker.
Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan SDM yang ada di kanwil yang menganggur itu, atau mungkin juga di kantor daerah lain, agar bisa digerakkan untuk memintarkan satker-satker. Itu pekerjaan kita. Ini menjadi tantangan, seperti yang tadi ditegaskan oleh bu menteri. Itu semua kembali pada leadership dan kreativitas para kakanwil karena pada dasarnya semua ilmu itu ada, semua pedoman dan semua peraturan telah kita miliki, tinggal bagaimana kita menggerakkan SDM ini, meng-organize mereka, yang dikatakan itu jumlahnya berlebih.
Mengenai kebutuhan pejabat eselon II baru ke depan, sebagaimana kita tahu bahwa banyak yang sebentar lagi akan pensiun. Dimungkinkan tidak, pejabat eselon III yang ada dan yang masih muda mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan eselon II?
Ada tiga jabatan eselon II yang saat ini kosong, yaitu Kakanwil Gorontalo, Ternate, dan Kupang. Ke depan pengisian-pengisian untuk jabatan itu akan kita lakukan dengan proses assessment. Sekarang kita sedang melakukan seleksi administrasif, untuk mengumpulkan calon-calon yang nantinya akan kita ikutkan dalam assessment.
Pada dasarnya saya menginginkan tenaga muda. Hanya yang menjadi masalah, tenaga-tenaga muda ini terbentur pada soal kepangkatan. Kan tidak ada eselon IV langsung menjadi eselon II, harus berjenjang menjadi eselon III dulu. Di eselon III ini, generasi muda yang potensial, yang bagus, kebanyakan masih berpangkat III/d atau IV/a, banyak yang III/d. Padahal untuk jenjang jabatan eselon II/a, pangkat minimal kalau tidak salah harus IV/b. Ini hal menjadi dilematis buat saya. Langkah yang sudah dilakukan oleh Departemen Keuangan kalau pangkat belum memenuhi syarat, satu atau dua tingkat di bawah itu, misalnya satu tingkat di bawah bisa diberikan dalam bentuk pj. (pejabat- red.), kalau dua tingkat di bawah itu sebetulnya tidak boleh, tetapi ada pola yang namanya plt. (pelaksana tugas- red.).
Jadi nanti dari calon yang sudah mengikuti seleksi administratif ini kita akan lakukan assessment, dan bila nanti lulus, tenaga-tenaga muda itu nanti akan kita usulkan jadi plt. Ini menjadi keinginan saya, bagaimana generasi itu bisa diperbaiki. Terus terang kalau kita amati, kita sedang mengalami "generation gap", ada satu tingkat generasi hilang. Sekarang misalnya, kalau saya mencari eselon III saja, yang memenuhi syarat maupun kapabilitas, sudah susah, apalagi eselon II. Yang memenuhi syarat itu banyak, dari IV/b terutama, tetapi kapabilitas dan integritas yang tidak mudah untuk dipenuhi. Maka dari itu ada assessment.
Prinsipnya, kita juga memberikan kesempatan kepada yang memenuhi syarat, kemudian nanti melalui assessment kita akan jaring lagi mana yang kapabilitas dan integritasnya bagus.
Apa pesan-pesan khusus dari Bapak buat pejabat eselon II yang baru dilantik?
Tidak hanya kepada yang baru, tetapi untuk keseluruhan, seperti kata bu menteri tadi, bahwasanya eselon II adalah posisi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karenanya, pejabat eselon II saya minta untuk bisa benar-benar dapat memahami ke mana arah reformasi birokrasi, serta ke mana arah dan tujuan Ditjen Perbendaharaan. Itulah kunci yang dipegang oleh pejabat eselon II.
Saya menginginkan Ditjen Perbendaharaan ke depan menjadi jauh lebih bagus, reformasi birokrasi bisa terlaksana, dan, seperti apa yang dikatakan oleh bu menteri sebelumnya pada waktu rapim, agar kita bisa menjadi the real treasurer. Itu yang saya minta dari seluruh jajaran pejabat eselon II, dan dari eselon II kepada para eselon III, eselon IV, dan seluruh staf, serta seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan.
(Bagian Pengembangan Pegawai DJPBN - Tonny & Hendy)
- Wawancara
- Dilihat: 12058