Jakarta, perbendaharaan.go.id, Reformasi birokrasi sebagai never ending process. Itulah kalimat yang harus tertanam di dalam jiwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan (DJPBN). Pernyataan Pak Dirjen ini, menegaskan bahwa opini-opini yang selama ini terbentuk dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa yang terkadang menampilkan berita kurang berimbang, tidak akan mempengaruhi jalannya proses reformasi birokrasi pada lembaga yang dipimpinnya.
Pelantikan eselon II berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 297/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan KMK 299/KMK.01/UP/11/2009 tanggal 12 Agustus 2009, adalah salah satu contoh proses reformasi birokrasi yang tiada henti dijalankan DJPBN dalam hal regenerasi kepemimpinan. Meskipun diakui beliau bahwa masih sulit memunculkan tunas-tunas muda untuk menduduki posisi strategis setingkat eselon II, proses tersebut akan tetap dilakukan secara bertahap.
”Regenerasi merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi. Namun karena sistem yang digunakan didasarkan pada kepangkatan, maka tidak banyak pegawai yang memenuhi persyaratan tersebut. Kalaupun memenuhi syarat, sebagian besar dari mereka akan memasuki purnabakti 2-3 tahun lagi. Sehingga, jika membicarakan regenerasi pada jabatan-jabatan eselon II, hal tersebut masih sulit. Tapi, usaha untuk itu (regenerasi, red), tetap dilakukan bertahap pada jabatan eselon II tertentu,” urai Bapak Herry Purnomo ketika diwawancara oleh perbendaharaan.go.id terkait dengan pelantikan eselon II beberapa waktu yang lalu.
Selain regenerasi, aspek lain yang diperhatikan oleh Pak Dirjen dalam memilih jajaran eselon II adalah kompetensi dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penguasaan bahasa, menurut beliau, sangat penting dimiliki untuk menjalin hubungan kerjasama secara langsung dengan pihak asing. Apalagi para eselon II (terutama yang bertugas di kantor pusat) akan sering mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pihak-pihak dari negara asing dalam pelaksanaan kerja mereka. Sehingga dengan demikian DJPBN dapat menggali lebih banyak informasi dan pelajaran dari kesuksesan negara-negara lain dalam menerapkan good governance di Indonesia.
”Selain mengajukan (kepada menkeu, red) seluruh pegawai yang secara jenjang kepangkatan memenuhinya, Saya sertakan juga data terkait kemampuan teknis dan penguasaan bahasa asingnya, dalam hal ini Bahasa Inggris. Pada akhirnya, terpilihlah orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan demi kemajuan organisasi, bukan kepentingan pribadi,” tambah beliau bersemangat.
Pada kesempatan wawancara tersebut, Pak Herry Purnomo juga memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Keuangan terkait masih adanya pungli di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Beliau berujar bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk mengingatkan jajarannya bahwa proses reformasi birokrasi itu harus terus berjalan. ”Pernyataan itu hanya sekedar sarana mengingatkan pada kita, bahwa reformasi birokrasi itu suatu proses yang never ending. Jadi jangan diartikan sebagai teguran atau pernyataan ketidakpuasan. Karena saya yakin, teman-teman di lapangan sudah bekerja jauh lebih baik,” jelasnya.
Pernyataan Menkeu tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi hasil laporan masyarakat (Satker, red), yang merasa dipersulit dalam melakukan proses pencairan dana. Padahal, menurut Dirjen, hal tersebut hanya suatu kesalahpahaman saja. ”Di salah satu Kanwil terdapat sebuah laporan bahwa pegawai KPPN Percontohan mempersulit satker agar mendapatkan imbalan tertentu. Padahal setelah dilakukan pengecekan di lapangan, hal tersebut hanya kesalahpahaman saja. Pegawai tersebut terlalu lugas melakukan pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM), tanpa disertai penjelasan yang cukup. Sehingga, satker kemudian beranggapan bahwa pegawai KPPN masih menggunakan pola-pola lama dalam memberikan pelayanannya,” paparnya. Karenanya, harap beliau, ketangguhan mental yang dimiliki pegawai KPPN harus juga disertai kearifan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara baik.
Kemudian, Pak Dirjen berpesan kepada seluruh jajaran eselon II yang baru saja dilantik, untuk memegang teguh komitmen reformasi birokrasi. Selain itu, beliau juga meminta kepada mereka untuk berusaha bekerja keras mengejar informasi yang dibutuhkan dalam kepemimpinannya, termasuk memberikan keteladanan kepemimpinan. ”Selain memegang teguh komitmen reformasi birokrasi sebagai never ending process, pejabat eselon II juga dituntut memberikan keteladanan kepemimpinan, seperti menjalin komunikasi yang baik dengan bawahannya, melakukan pemantauan langsung ke tempat-tempat pelayanan, termasuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),” paparnya.
Terakhir, Pak Herry Purnomo tidak lupa meminta kepada seluruh pejabat eselon II untuk turut menyukseskan program Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu upayanya yakni dengan melakukan sosialisasi kepada jajaran dibawahnya. Hal ini penting dilakukan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama terkait proyek ini. ”Selain melalui media seperti majalah treasury dan website, seluruh eselon II diharapkan mensosialisasikan program ini kepada seluruh pegawai. Termasuk menyisipkannya pada agenda-agenda pelatihan maupun pertemuan,” tutupnya.
Oleh : Tonny (Pengembangan), Fajar Sidik (Bagian OTL)