DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI - DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RIhttps://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/index.php2024-03-29T01:44:20+07:00Joomla! - Open Source Content ManagementSiaran Pers Pemerintah Terbitkan PP THR dan Gaji ke-13 Tahun 20242024-03-15T09:14:30+07:002024-03-15T09:14:30+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4257-siaran-pers-pemerintah-terbitkan-pp-thr-dan-gaji-ke-13-tahun-2024.htmlRedaksi DJPb<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Jakarta, 15 Maret 2024</strong> – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.<br /> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/foto_berita/IMG_9326.jpeg" width="571" height="381" /><br /> Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemberian THR dan Gaji ke-13 ini adalah bagian dari apresiasi Pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara dalam mendukung program pembangunan nasional. “Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” ungkapnya dalam Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (15/3).<br /> <br /> Selain itu, kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, dimana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan.<br /> <br /> “Kita harapkan akan meningkatkan daya beli, saya juga berharap untuk para ASN kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, penisunan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.<br /> <br /> THR tahun 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri atas ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,9 juta orang; ASN Daerah sekitar 3,3 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sekitar 1,1 juta orang, Guru ASND yang menerima Tamsil sekitar 503,4 ribu orang, pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.<br /> <br /> “Siapa saja penerima THR dan Gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS; yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima; prajurit TNI; anggota Polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan K/L; Dewan Pengawas KPK; pimpinan dan anggota DPRD; hakim ad hoc; pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara LNS,” rinci Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.<br /> <br /> Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari Instansi Pemerintah Pusat yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. Sementara, komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.<br /> <br /> Untuk Instansi Pemerintah Daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.<br /> <br /> Anggaran THR dan Gaji ke-13 secara umum telah teralokasi dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD). Perkiraan kebutuhan anggaran THR sekitar Rp18 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, kebutuhan untuk ASN Daerah sekitar Rp21,1 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, pada BA BUN sekitar Rp11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.<br /> <br /> Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah, atau diperkirakan tanggal 22 Maret 2024. K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10. Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret 2024.<br /> <br /> Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.<br /> <br /> Sementara itu, untuk Gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2024. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun Gaji ke-13 akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.<br /> <br /> ***<br /> <br /> Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi</strong><br /><strong> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4ea49b17-29ce-4951-998a-d39963b3dc0d/SP-12-Pemerintah-Terbitkan-PP-THR-dan-Gaji-ke-13-Tahun-2024.pdf?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siaran Pers Pemerintah Terbitkan PP THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024</a></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Jakarta, 15 Maret 2024</strong> – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.<br /> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/foto_berita/IMG_9326.jpeg" width="571" height="381" /><br /> Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemberian THR dan Gaji ke-13 ini adalah bagian dari apresiasi Pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara dalam mendukung program pembangunan nasional. “Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” ungkapnya dalam Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (15/3).<br /> <br /> Selain itu, kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, dimana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan.<br /> <br /> “Kita harapkan akan meningkatkan daya beli, saya juga berharap untuk para ASN kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, penisunan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.<br /> <br /> THR tahun 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri atas ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,9 juta orang; ASN Daerah sekitar 3,3 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sekitar 1,1 juta orang, Guru ASND yang menerima Tamsil sekitar 503,4 ribu orang, pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.<br /> <br /> “Siapa saja penerima THR dan Gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS; yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima; prajurit TNI; anggota Polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan K/L; Dewan Pengawas KPK; pimpinan dan anggota DPRD; hakim ad hoc; pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara LNS,” rinci Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.<br /> <br /> Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari Instansi Pemerintah Pusat yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. Sementara, komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.<br /> <br /> Untuk Instansi Pemerintah Daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.<br /> <br /> Anggaran THR dan Gaji ke-13 secara umum telah teralokasi dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD). Perkiraan kebutuhan anggaran THR sekitar Rp18 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, kebutuhan untuk ASN Daerah sekitar Rp21,1 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, pada BA BUN sekitar Rp11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.<br /> <br /> Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah, atau diperkirakan tanggal 22 Maret 2024. K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10. Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret 2024.<br /> <br /> Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.<br /> <br /> Sementara itu, untuk Gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2024. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun Gaji ke-13 akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.<br /> <br /> ***<br /> <br /> Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi</strong><br /><strong> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4ea49b17-29ce-4951-998a-d39963b3dc0d/SP-12-Pemerintah-Terbitkan-PP-THR-dan-Gaji-ke-13-Tahun-2024.pdf?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siaran Pers Pemerintah Terbitkan PP THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024</a></span></span></p>Siaran Pers Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret 20242024-02-01T09:53:59+07:002024-02-01T09:53:59+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4246-siaran-pers-penyesuaian-gaji-dan-pensiun-pokok-asn-mulai-maret-2024.htmlRedaksi DJPb<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="IN">Jakarta, 1 Februari 2024 </span><span lang="EN-US">-</span></b> <span lang="EN-US">Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="IN">PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan</span> <span lang="IN">terhitung mulai 1 Januari 2024</span><span lang="EN-US">. </span><span lang="IN">Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 </span><span lang="EN-US">%</span><span lang="IN"> dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 </span><span lang="EN-US">%</span><span lang="IN">. Penyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="EN-US">ini </span><span lang="IN">merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah</span><span lang="EN-US">.</span></span></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/foto_berita/IMG_9326.jpeg" alt="" width="571" height="380" /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">“P</span><span lang="IN">enyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="EN-US">diharapkan dapat</span><span lang="IN"> meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas</span><span lang="EN-US">”, jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.</span></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">Untuk </span><span lang="IN">pembayaran </span><span lang="EN-US">g</span><span lang="IN">aji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, </span><b><span lang="EN-US">s</span></b><b><span lang="IN">atuan </span></b><b><span lang="EN-US">k</span></b><b><span lang="IN">erja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan </span></b><b><span lang="EN-US">g</span></b><b><span lang="IN">aji</span></b><b><span lang="EN-US"> pokok</span></b><b> </b><b><span lang="EN-US">b</span></b><b><span lang="IN">aru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 </span></b><b><span lang="EN-US">yang </span></b><b><span lang="IN">diajukan ke K</span></b><b><span lang="EN-US">antor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.</span></b></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">Selain itu, d</span><span lang="IN">alam </span><span lang="EN-US">r</span><span lang="IN">angka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">erintis </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">ergerakan </span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">ebangsaan/</span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">emerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan </span><span lang="EN-US">s</span><span lang="IN">urat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru</span> <span lang="IN">dan dilaksanakan mulai </span><span lang="EN-US">t</span><span lang="IN">anggal 1 Februari 2024. </span><span lang="IN">Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">erintis </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">ergerakan </span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">ebangsaan/</span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">emerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun </span><span lang="EN-US">b</span><span lang="IN">ulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).</span></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif </span><span lang="EN-US">mening</span><span lang="IN">kat</span><span lang="EN-US">kan</span><span lang="IN"> kesejahteraan serta kinerja </span><span lang="EN-US">ASN</span><span lang="IN"> dan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">enerima pensiun</span><span lang="EN-US">, namun juga </span><span lang="EN-US">memberikan <i>multiplier effect</i> bagi roda perekonomian”, pungkas Astera.</span></span></p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /><strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br />Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images\siaran_pers\SP-5-Penyesuaian-Gaji-dan-Pensiun-Pokok-ASN-Mulai-Maret-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siaran Pers Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret 2024</a></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="IN">Jakarta, 1 Februari 2024 </span><span lang="EN-US">-</span></b> <span lang="EN-US">Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="IN">PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan</span> <span lang="IN">terhitung mulai 1 Januari 2024</span><span lang="EN-US">. </span><span lang="IN">Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 </span><span lang="EN-US">%</span><span lang="IN"> dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 </span><span lang="EN-US">%</span><span lang="IN">. Penyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="EN-US">ini </span><span lang="IN">merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah</span><span lang="EN-US">.</span></span></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/foto_berita/IMG_9326.jpeg" alt="" width="571" height="380" /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">“P</span><span lang="IN">enyesuaian gaji dan pensiun pokok </span><span lang="EN-US">diharapkan dapat</span><span lang="IN"> meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas</span><span lang="EN-US">”, jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.</span></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">Untuk </span><span lang="IN">pembayaran </span><span lang="EN-US">g</span><span lang="IN">aji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, </span><b><span lang="EN-US">s</span></b><b><span lang="IN">atuan </span></b><b><span lang="EN-US">k</span></b><b><span lang="IN">erja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan </span></b><b><span lang="EN-US">g</span></b><b><span lang="IN">aji</span></b><b><span lang="EN-US"> pokok</span></b><b> </b><b><span lang="EN-US">b</span></b><b><span lang="IN">aru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 </span></b><b><span lang="EN-US">yang </span></b><b><span lang="IN">diajukan ke K</span></b><b><span lang="EN-US">antor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.</span></b></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">Selain itu, d</span><span lang="IN">alam </span><span lang="EN-US">r</span><span lang="IN">angka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">erintis </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">ergerakan </span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">ebangsaan/</span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">emerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan </span><span lang="EN-US">s</span><span lang="IN">urat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru</span> <span lang="IN">dan dilaksanakan mulai </span><span lang="EN-US">t</span><span lang="IN">anggal 1 Februari 2024. </span><span lang="IN">Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">erintis </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">ergerakan </span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">ebangsaan/</span><span lang="EN-US">k</span><span lang="IN">emerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun </span><span lang="EN-US">b</span><span lang="IN">ulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).</span></span><br /><br /><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US">“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif </span><span lang="EN-US">mening</span><span lang="IN">kat</span><span lang="EN-US">kan</span><span lang="IN"> kesejahteraan serta kinerja </span><span lang="EN-US">ASN</span><span lang="IN"> dan </span><span lang="EN-US">p</span><span lang="IN">enerima pensiun</span><span lang="EN-US">, namun juga </span><span lang="EN-US">memberikan <i>multiplier effect</i> bagi roda perekonomian”, pungkas Astera.</span></span></p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /><strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br />Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images\siaran_pers\SP-5-Penyesuaian-Gaji-dan-Pensiun-Pokok-ASN-Mulai-Maret-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siaran Pers Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret 2024</a></span></span></p>Siaran Pers: Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara2023-12-29T20:00:03+07:002023-12-29T20:00:03+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4224-siaran-pers-tutup-kas,-menkeu-apresiasi-jajarannya-mengelola-kas-negara.htmlRedaksi DJPb<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content tw-flex tw-flex-col tw-mb-28 tw-mt-10 lg:tw-mb-20">
<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content__description tw-text-body1 tw-text-justify tw-mb-3 lg:tw-mb-4">
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;"><b>Jakarta, 29 Desember 2023 – </b></span><span style="color: #000000;">Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sela</span><span style="color: #000000;">m</span><span style="color: #000000;">a tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat </span><span style="color: #000000;">terutama terkait</span><span style="color: #000000;"> realisasi belanja negara yang</span><span style="color: #000000;"> semakin berkualitas dengan</span><span style="color: #000000;"> memastikan </span><span style="color: #000000;">bahwa </span><span style="color: #000000;">setiap rupiah </span><span style="color: #000000;">dari APBN ini </span><span style="color: #000000;">bermakna bagi masyarakat.</span><span style="color: #000000;"> Menteri Keuangan,</span><span style="color: #000000;"> Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan </span><span style="color: #000000;">t</span><span style="color: #000000;">utup </span><span style="color: #000000;">k</span><span style="color: #000000;">as</span><span style="color: #000000;"> tahun 2023</span><span style="color: #000000;"> p</span><span style="color: #000000;">ada</span><span style="color: #000000;"> Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, </span><span style="color: #000000;">Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.</span></span></span><br /> <strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images \2023\12\Menkeu-SMI-dalam-kegiatan-tutup-kas-tahun-2023-di-Gedung-Jusuf-Anwar-Kemenkeu-Jumat-29-12.jpg" alt="" width="402" height="268" /></strong></p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">“Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola </span><span style="color: #000000;"><i>cash</i></span><span style="color: #000000;"> itu secara optimal, </span><span style="color: #000000;">juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari </span><span style="color: #000000;"><i>cashflow</i></span><span style="color: #000000;"> kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (</span><span style="color: #000000;"><i>shock absorber</i></span><span style="color: #000000;">) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. </span><span style="color: #000000;">Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi</span><span style="color: #000000;">, dimana</span> <span style="color: #000000;">b</span><span style="color: #000000;">elanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. </span><span style="color: #000000;">Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui </span><span style="color: #000000;">D</span><span style="color: #000000;">itjen Perbendaharaan</span><span style="color: #000000;"> berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, </span><span style="color: #000000;">Kemenkeu</span><span style="color: #000000;"> juga menguatkan peran </span><span style="color: #000000;"><i>Regional Chief Economist </i></span><span style="color: #000000;">dan </span><span style="color: #000000;"><i>Financial Advisor </i></span><span style="color: #000000;">dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada </span><span style="color: #000000;"><i>stakeholders </i></span><span style="color: #000000;">untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan </span><span style="color: #000000;"><i>multiplier</i></span> <span style="color: #000000;"><i>effect</i></span> <span style="color: #000000;">bagi pertumbuhan ekonomi. </span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Implementasi </span><span style="color: #000000;"><i>Regional Chief Economist</i></span><span style="color: #000000;"> menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai </span><span style="color: #000000;"><i>intellectual fiscal leaders</i></span><span style="color: #000000;"> dan </span><span style="color: #000000;"><i>knowledge centre</i></span><span style="color: #000000;"> dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan </span><span style="color: #000000;"><i>regional economist</i></span><span style="color: #000000;"> bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita </span><span style="color: #000000;"><i>collect</i></span><span style="color: #000000;"> berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan”, ungkap Menkeu.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Selain itu, d</span><span style="color: #000000;">alam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara </span><span style="color: #000000;"><i>holistic</i></span><span style="color: #000000;">. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (</span><span style="color: #000000;"><i>spending better</i></span><span style="color: #000000;">). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan </span><span style="color: #000000;"><i>manageable</i></span><span style="color: #000000;">.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Se</span><span style="color: #000000;">lanjutnya</span><span style="color: #000000;">, kegiatan </span><span style="color: #000000;">t</span><span style="color: #000000;">utup </span><span style="color: #000000;">k</span><span style="color: #000000;">as ini menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Keuangan tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br /> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/23f7bf6a-1869-404e-9cb7-900e19d1a970/SP136_Tutup-Kas,-Menkeu-Apresiasi-Jajarannya-Mengelola-Kas-Negara.pdf?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara</a></span></span></p>
</div>
</div><div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content tw-flex tw-flex-col tw-mb-28 tw-mt-10 lg:tw-mb-20">
<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content__description tw-text-body1 tw-text-justify tw-mb-3 lg:tw-mb-4">
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;"><b>Jakarta, 29 Desember 2023 – </b></span><span style="color: #000000;">Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sela</span><span style="color: #000000;">m</span><span style="color: #000000;">a tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat </span><span style="color: #000000;">terutama terkait</span><span style="color: #000000;"> realisasi belanja negara yang</span><span style="color: #000000;"> semakin berkualitas dengan</span><span style="color: #000000;"> memastikan </span><span style="color: #000000;">bahwa </span><span style="color: #000000;">setiap rupiah </span><span style="color: #000000;">dari APBN ini </span><span style="color: #000000;">bermakna bagi masyarakat.</span><span style="color: #000000;"> Menteri Keuangan,</span><span style="color: #000000;"> Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan </span><span style="color: #000000;">t</span><span style="color: #000000;">utup </span><span style="color: #000000;">k</span><span style="color: #000000;">as</span><span style="color: #000000;"> tahun 2023</span><span style="color: #000000;"> p</span><span style="color: #000000;">ada</span><span style="color: #000000;"> Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, </span><span style="color: #000000;">Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.</span></span></span><br /> <strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images \2023\12\Menkeu-SMI-dalam-kegiatan-tutup-kas-tahun-2023-di-Gedung-Jusuf-Anwar-Kemenkeu-Jumat-29-12.jpg" alt="" width="402" height="268" /></strong></p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">“Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola </span><span style="color: #000000;"><i>cash</i></span><span style="color: #000000;"> itu secara optimal, </span><span style="color: #000000;">juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari </span><span style="color: #000000;"><i>cashflow</i></span><span style="color: #000000;"> kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (</span><span style="color: #000000;"><i>shock absorber</i></span><span style="color: #000000;">) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. </span><span style="color: #000000;">Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi</span><span style="color: #000000;">, dimana</span> <span style="color: #000000;">b</span><span style="color: #000000;">elanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. </span><span style="color: #000000;">Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui </span><span style="color: #000000;">D</span><span style="color: #000000;">itjen Perbendaharaan</span><span style="color: #000000;"> berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, </span><span style="color: #000000;">Kemenkeu</span><span style="color: #000000;"> juga menguatkan peran </span><span style="color: #000000;"><i>Regional Chief Economist </i></span><span style="color: #000000;">dan </span><span style="color: #000000;"><i>Financial Advisor </i></span><span style="color: #000000;">dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada </span><span style="color: #000000;"><i>stakeholders </i></span><span style="color: #000000;">untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan </span><span style="color: #000000;"><i>multiplier</i></span> <span style="color: #000000;"><i>effect</i></span> <span style="color: #000000;">bagi pertumbuhan ekonomi. </span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Implementasi </span><span style="color: #000000;"><i>Regional Chief Economist</i></span><span style="color: #000000;"> menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai </span><span style="color: #000000;"><i>intellectual fiscal leaders</i></span><span style="color: #000000;"> dan </span><span style="color: #000000;"><i>knowledge centre</i></span><span style="color: #000000;"> dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan </span><span style="color: #000000;"><i>regional economist</i></span><span style="color: #000000;"> bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita </span><span style="color: #000000;"><i>collect</i></span><span style="color: #000000;"> berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan”, ungkap Menkeu.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Selain itu, d</span><span style="color: #000000;">alam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara </span><span style="color: #000000;"><i>holistic</i></span><span style="color: #000000;">. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (</span><span style="color: #000000;"><i>spending better</i></span><span style="color: #000000;">). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan </span><span style="color: #000000;"><i>manageable</i></span><span style="color: #000000;">.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" align="justify"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #000000;">Se</span><span style="color: #000000;">lanjutnya</span><span style="color: #000000;">, kegiatan </span><span style="color: #000000;">t</span><span style="color: #000000;">utup </span><span style="color: #000000;">k</span><span style="color: #000000;">as ini menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Keuangan tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.</span></span></span><br /> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br /> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/23f7bf6a-1869-404e-9cb7-900e19d1a970/SP136_Tutup-Kas,-Menkeu-Apresiasi-Jajarannya-Mengelola-Kas-Negara.pdf?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara</a></span></span></p>
</div>
</div>Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara2023-12-22T09:53:59+07:002023-12-22T09:53:59+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4225-menkeu-tinjau-pengelolaan-apbn-akhir-tahun-di-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara.htmlRedaksi DJPb<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="IN">Jakarta, 22 Desember 2023 </span><span lang="EN-US">- </span></b>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2023/12/kunker-web_2.jpg" alt="" width="720" height="405" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN. Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Secara nasional, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk: <em>(i) </em>pembentukan Badan Ad hoc; <em>(ii) </em>penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; <em>(iii) </em>pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; <em>(iv) </em>masa kampanye Pemilu; serta <em>(v) </em>pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk <em>(i) </em>pengamanan Pemilu; <em>(ii) </em>pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan <em>(iii) </em>diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa <em>lender </em>Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pesan Menteri Keuangan.</span></p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br /> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images\siaran_pers\SP_134_-_Menkeu_Tinjau_APBN_Akhir_Tahun-editedDN.pdf">Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</a><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="IN">Jakarta, 22 Desember 2023 </span><span lang="EN-US">- </span></b>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2023/12/kunker-web_2.jpg" alt="" width="720" height="405" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN. Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Secara nasional, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk: <em>(i) </em>pembentukan Badan Ad hoc; <em>(ii) </em>penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; <em>(iii) </em>pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; <em>(iv) </em>masa kampanye Pemilu; serta <em>(v) </em>pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk <em>(i) </em>pengamanan Pemilu; <em>(ii) </em>pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan <em>(iii) </em>diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa <em>lender </em>Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pesan Menteri Keuangan.</span></p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"> </p>
<p lang="zh-CN" style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">* * *</span></span></strong></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Deni Surjantoro<br /> <strong>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br /> Kementerian Keuangan</strong></span></span></p>
<p lang="id-ID" align="left"> </p>
<p lang="id-ID" align="left"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;">Unduh dalam format PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images\siaran_pers\SP_134_-_Menkeu_Tinjau_APBN_Akhir_Tahun-editedDN.pdf">Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</a><br /></span></span></p>Siaran Pers Pertanggungjawaban APBN TA 2022 Disetujui DPR untuk Disahkan menjadi Undang-Undang2023-09-12T12:04:21+07:002023-09-12T12:04:21+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4167-siaran-pers-pertanggungjawaban-apbn-ta-2022-disetujui-dpr-untuk-disahkan-menjadi-undang-undang.htmlRedaksi DJPb<div><b><span lang="IN">Jakarta, </span><span lang="EN-US">12</span></b><b><span lang="IN"> September 2023 </span></b><span lang="IN">– Setelah melalui </span>se<span lang="IN">rangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), </span>RUU<span lang="IN"> Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan </span>APBN TA<span lang="IN"> 2022 (P2 APBN TA 2022) </span><span lang="EN-US">akhirnya m</span><span lang="IN">endapatkan persetujuan DPR untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2022</span><span lang="EN-US"> dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09)</span><span lang="IN">. Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan </span><span lang="EN-US">(Menkeu) </span><span lang="IN"><span lang="IN">Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.</span></span><p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4167-siaran-pers-pertanggungjawaban-apbn-ta-2022-disetujui-dpr-untuk-disahkan-menjadi-undang-undang.html">Selengkapnya...</a></p><div><b><span lang="IN">Jakarta, </span><span lang="EN-US">12</span></b><b><span lang="IN"> September 2023 </span></b><span lang="IN">– Setelah melalui </span>se<span lang="IN">rangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), </span>RUU<span lang="IN"> Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan </span>APBN TA<span lang="IN"> 2022 (P2 APBN TA 2022) </span><span lang="EN-US">akhirnya m</span><span lang="IN">endapatkan persetujuan DPR untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2022</span><span lang="EN-US"> dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09)</span><span lang="IN">. Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan </span><span lang="EN-US">(Menkeu) </span><span lang="IN"><span lang="IN">Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.</span></span><p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4167-siaran-pers-pertanggungjawaban-apbn-ta-2022-disetujui-dpr-untuk-disahkan-menjadi-undang-undang.html">Selengkapnya...</a></p>Siaran Pers: ASEAN Treasury Forum Tingkatkan Stabilitas Keuangan Regional 2023-08-23T11:31:20+07:002023-08-23T11:31:20+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4154-siaran-pers-asean-treasury-forum-tingkatkan-stabilitas-keuangan-regional.htmlSA DJPb<p><strong>Jakarta, 23 Agustus 2023</strong> – Inisiatif ASEAN Treasury Forum (ATF) akhirnya diperkenalkan saat gelaran Pertemuan ASEAN Finance Ministers sebagai side event dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) yang kedua. Side event ATF terdiri dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Pertemuan diadakan untuk mengkomunikasikan urgensi ATF sekaligus memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi perspektif tentang pembentukan ATF. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi dan mendorong kolaborasi.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4154-siaran-pers-asean-treasury-forum-tingkatkan-stabilitas-keuangan-regional.html">Selengkapnya...</a></p><p><strong>Jakarta, 23 Agustus 2023</strong> – Inisiatif ASEAN Treasury Forum (ATF) akhirnya diperkenalkan saat gelaran Pertemuan ASEAN Finance Ministers sebagai side event dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) yang kedua. Side event ATF terdiri dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Pertemuan diadakan untuk mengkomunikasikan urgensi ATF sekaligus memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi perspektif tentang pembentukan ATF. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi dan mendorong kolaborasi.</p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4154-siaran-pers-asean-treasury-forum-tingkatkan-stabilitas-keuangan-regional.html">Selengkapnya...</a></p>Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia2023-05-17T17:30:00+07:002023-05-17T17:30:00+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4106-rakornas-pelaksanaan-anggaran-ta-2023-belanja-berkualitas-untuk-transformasi-ekonomi-indonesia.htmlRedaksi DJPb<div><b>Jakarta, 17 Mei 2023</b> – Guna menguatkan sinergi dan mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.<br /><br />Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan <i>spending better</i> untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/<i>spending better</i> terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.<br /><br />Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya <i>leading indicators</i>, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.<br /><br />"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada <i>gap</i> yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).<br /><br />Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat <i>refocussing</i> APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.<br /><br />Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.<br /><br />Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, <i>quality of spending,</i> maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga <i>good governance</i> dan <i>spending better</i> dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.<br /><br />“Cara-cara untuk <i>creative spending</i> dan menciptakan <i>value for money</i> ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang <i>meaningful</i> tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi <i>shock</i> seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi <i>value for money</i>. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.<br /><br />Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br /><br />Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/<i>talk show</i> yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.<br /><br />Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra <i>event</i>, yaitu <i>Stakeholder Day</i> pada tanggal 20-21 Maret 2023, <i>Coaching Clinic</i> yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua <i>side events</i> yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) <i>main event</i>, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.<br /> </div>
<div>***</div>
<div><strong><span lang="EN-US">Deni Surjantoro</span><br /><span lang="EN-US">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br />Kementerian Keuangan</span></strong></div>
<div> </div>
<div><strong>Unduh PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/SP-48-Rakornas-Pelaksanaan-Anggaran-TA-2023-Belanja-Berkualitas-untuk-Transformasi-Ekonomi-Indonesia.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP–48/KLI/2023</a></strong> (Siaran Pers: Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia)</div><div><b>Jakarta, 17 Mei 2023</b> – Guna menguatkan sinergi dan mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.<br /><br />Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan <i>spending better</i> untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/<i>spending better</i> terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.<br /><br />Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya <i>leading indicators</i>, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.<br /><br />"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada <i>gap</i> yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).<br /><br />Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat <i>refocussing</i> APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.<br /><br />Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.<br /><br />Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, <i>quality of spending,</i> maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga <i>good governance</i> dan <i>spending better</i> dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.<br /><br />“Cara-cara untuk <i>creative spending</i> dan menciptakan <i>value for money</i> ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang <i>meaningful</i> tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi <i>shock</i> seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi <i>value for money</i>. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.<br /><br />Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br /><br />Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/<i>talk show</i> yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.<br /><br />Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra <i>event</i>, yaitu <i>Stakeholder Day</i> pada tanggal 20-21 Maret 2023, <i>Coaching Clinic</i> yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua <i>side events</i> yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) <i>main event</i>, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.<br /> </div>
<div>***</div>
<div><strong><span lang="EN-US">Deni Surjantoro</span><br /><span lang="EN-US">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi<br />Kementerian Keuangan</span></strong></div>
<div> </div>
<div><strong>Unduh PDF: <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/SP-48-Rakornas-Pelaksanaan-Anggaran-TA-2023-Belanja-Berkualitas-untuk-Transformasi-Ekonomi-Indonesia.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP–48/KLI/2023</a></strong> (Siaran Pers: Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia)</div>Siaran Pers BLU Sebagai Penyangga dan Katalisator Pembangunan Ekonomi yang Inklusif2023-03-02T16:00:00+07:002023-03-02T16:00:00+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4086-siaran-pers-blu-sebagai-penyangga-dan-katalisator-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif.htmlRedaksi DJPb<div><em><b><span lang="IN">Jakarta, </span><span lang="EN-US">02</span></b></em><em><b> </b></em><em><b><span lang="EN-US">Maret </span></b></em><em><b><span lang="IN">202</span></b></em><em><b><span lang="EN-US">3</span></b></em><em><span lang="IN"> –</span></em><em><span lang="EN-US"> Saat ini, terdapat</span></em><em> </em><span lang="IN">264 </span><span lang="EN-US">Badan Layanan Umum (</span><span lang="IN">BLU</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="IN"> yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia</span><span lang="EN-US">, serta</span><span lang="IN"> mengelola aset sebesar Rp1.</span><span lang="EN-US">170</span><span lang="IN"> triliun. </span><span lang="EN-US">Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif BLU. Oleh karena itu, </span><span lang="IN">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan </span><span lang="EN-US">agar </span><span lang="IN">BLU </span><span lang="EN-US">dapat </span><span lang="IN">mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif</span><span lang="EN-US">.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di <i>frontline</i>, lini terdepan,” jelas Menkeu </span><span lang="IN">dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula</span><span lang="EN-US"> Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM,</span><span lang="IN"> Menteri Kesehatan</span><span lang="EN-US">, serta perwakilan POLRI dan TNI.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Selain itu, p</span><span lang="IN">eran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, <i>affordable</i>, dan <i>sustainable</i>, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi <i>capital</i>. Kalau BLU bagus, <i>well perform</i>, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak <i>investor</i> ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Di tempat yang sama, </span><span lang="IN">Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti<span style="color: #0782c1;"> </span></span><span lang="EN-US">d</span><span lang="IN">alam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.</span><br /><br /><span lang="EN-US">BLU juga berperan dalam m</span><span lang="IN">endorong inklusi ekonomi melalui UMKM</span><span lang="EN-US">, yang utamanya </span><span lang="IN">dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,</span><span lang="EN-US">8</span><span lang="IN"> juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp</span><span lang="EN-US">43,1</span><span lang="IN"> triliun. </span><span lang="EN-US">Sebanyak </span><span lang="IN">89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Selain itu, BLU m</span><span lang="IN">emberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di</span> <span lang="IN">wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan</span><span lang="EN-US">, agar tercapai </span><span lang="IN">pembangunan yang inklusif. </span><span lang="EN-US">Di tahun 2022, s</span><span lang="IN">ebanyak </span><span lang="EN-US">185.632</span><span lang="IN"> mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.</span><br /><br /><span lang="IN">Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi <i>stunting</i>. </span><span lang="EN-US">Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.</span><br /><br /><span lang="EN-US">BLU juga turut m</span><span lang="IN">embangun konektivitas dan infrast</span><span lang="EN-US">r</span><span lang="IN">uktur di berbagai daerah, </span><span lang="EN-US">dengan </span><span lang="IN">mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo</span><span lang="EN-US">.</span> <span lang="EN-US">Hal ini </span><span lang="IN">juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kab</span><span lang="EN-US">upaten</span><span lang="IN">/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 3</span><span lang="EN-US">7</span><span lang="IN"> bendungan, </span><span lang="EN-US">9</span><span lang="IN"> jalur KA</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> 1 pelabuhan</span><span lang="EN-US">, 5 irigasi</span> <span lang="EN-US">dan 1 jaringan air baku </span><span lang="IN">yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.</span><br /><br /><span lang="IN">Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 </span><span lang="EN-US">di </span><span lang="IN">Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. </span><span lang="EN-US">D</span><span lang="IN">ukungan dari BLU</span><span lang="EN-US"> diharapkan </span><span lang="IN">dapat </span><span lang="EN-US">mendorong terciptanya </span><span lang="IN">kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimis</span><span lang="EN-US">tis</span><span lang="IN">.</span></div>
<div>***</div>
<div><br /><strong><span lang="EN-US">Yustinus Prastowo</span></strong><br /><span lang="EN-US">Juru Bicara Kementerian Keuangan</span></div>
<div> </div>
<div><span lang="EN-US">Unduh dalam format PDF: <a href="http://media.kemenkeu.go.id/getmedia/83d3cf7e-8beb-4ff4-a48d-875cd613b812/SP-21-BLU-Sebagai-Penyangga-dan-Katalisator-Pembangunan-Ekonomi-yang-Inklusif?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-21-BLU-Sebagai-Penyangga-dan-Katalisator-Pembangunan-Ekonomi-yang-Inklusif.pdf</a></span></div><div><em><b><span lang="IN">Jakarta, </span><span lang="EN-US">02</span></b></em><em><b> </b></em><em><b><span lang="EN-US">Maret </span></b></em><em><b><span lang="IN">202</span></b></em><em><b><span lang="EN-US">3</span></b></em><em><span lang="IN"> –</span></em><em><span lang="EN-US"> Saat ini, terdapat</span></em><em> </em><span lang="IN">264 </span><span lang="EN-US">Badan Layanan Umum (</span><span lang="IN">BLU</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="IN"> yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia</span><span lang="EN-US">, serta</span><span lang="IN"> mengelola aset sebesar Rp1.</span><span lang="EN-US">170</span><span lang="IN"> triliun. </span><span lang="EN-US">Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif BLU. Oleh karena itu, </span><span lang="IN">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan </span><span lang="EN-US">agar </span><span lang="IN">BLU </span><span lang="EN-US">dapat </span><span lang="IN">mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif</span><span lang="EN-US">.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di <i>frontline</i>, lini terdepan,” jelas Menkeu </span><span lang="IN">dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula</span><span lang="EN-US"> Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM,</span><span lang="IN"> Menteri Kesehatan</span><span lang="EN-US">, serta perwakilan POLRI dan TNI.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Selain itu, p</span><span lang="IN">eran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, <i>affordable</i>, dan <i>sustainable</i>, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi <i>capital</i>. Kalau BLU bagus, <i>well perform</i>, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak <i>investor</i> ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Di tempat yang sama, </span><span lang="IN">Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti<span style="color: #0782c1;"> </span></span><span lang="EN-US">d</span><span lang="IN">alam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.</span><br /><br /><span lang="EN-US">BLU juga berperan dalam m</span><span lang="IN">endorong inklusi ekonomi melalui UMKM</span><span lang="EN-US">, yang utamanya </span><span lang="IN">dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,</span><span lang="EN-US">8</span><span lang="IN"> juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp</span><span lang="EN-US">43,1</span><span lang="IN"> triliun. </span><span lang="EN-US">Sebanyak </span><span lang="IN">89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.</span><br /><br /><span lang="EN-US">Selain itu, BLU m</span><span lang="IN">emberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di</span> <span lang="IN">wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan</span><span lang="EN-US">, agar tercapai </span><span lang="IN">pembangunan yang inklusif. </span><span lang="EN-US">Di tahun 2022, s</span><span lang="IN">ebanyak </span><span lang="EN-US">185.632</span><span lang="IN"> mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.</span><br /><br /><span lang="IN">Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi <i>stunting</i>. </span><span lang="EN-US">Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.</span><br /><br /><span lang="EN-US">“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.</span><br /><br /><span lang="EN-US">BLU juga turut m</span><span lang="IN">embangun konektivitas dan infrast</span><span lang="EN-US">r</span><span lang="IN">uktur di berbagai daerah, </span><span lang="EN-US">dengan </span><span lang="IN">mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo</span><span lang="EN-US">.</span> <span lang="EN-US">Hal ini </span><span lang="IN">juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kab</span><span lang="EN-US">upaten</span><span lang="IN">/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 3</span><span lang="EN-US">7</span><span lang="IN"> bendungan, </span><span lang="EN-US">9</span><span lang="IN"> jalur KA</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> 1 pelabuhan</span><span lang="EN-US">, 5 irigasi</span> <span lang="EN-US">dan 1 jaringan air baku </span><span lang="IN">yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.</span><br /><br /><span lang="IN">Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 </span><span lang="EN-US">di </span><span lang="IN">Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. </span><span lang="EN-US">D</span><span lang="IN">ukungan dari BLU</span><span lang="EN-US"> diharapkan </span><span lang="IN">dapat </span><span lang="EN-US">mendorong terciptanya </span><span lang="IN">kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimis</span><span lang="EN-US">tis</span><span lang="IN">.</span></div>
<div>***</div>
<div><br /><strong><span lang="EN-US">Yustinus Prastowo</span></strong><br /><span lang="EN-US">Juru Bicara Kementerian Keuangan</span></div>
<div> </div>
<div><span lang="EN-US">Unduh dalam format PDF: <a href="http://media.kemenkeu.go.id/getmedia/83d3cf7e-8beb-4ff4-a48d-875cd613b812/SP-21-BLU-Sebagai-Penyangga-dan-Katalisator-Pembangunan-Ekonomi-yang-Inklusif?ext=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-21-BLU-Sebagai-Penyangga-dan-Katalisator-Pembangunan-Ekonomi-yang-Inklusif.pdf</a></span></div>Bersama APBN Hadir Membangun Madura Raya 2023-02-02T13:48:35+07:002023-02-02T13:48:35+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4056-bersama-apbn-hadir-membangun-madura-raya.htmlSA DJPb<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content tw-flex tw-flex-col tw-mb-28 tw-mt-10 lg:tw-mb-20">
<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content__description tw-text-body1 tw-text-justify tw-mb-3 lg:tw-mb-4">
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><b><span lang="IN"><span style="background: white;">Sumenep, 2 Februari 2023</span></span></b><span lang="IN"><span style="background: white;"> - </span></span><span lang="EN-US"><span style="background: white;">Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep untuk melakukan </span></span><span lang="IN"><span style="background: white;">kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM</span></span><span lang="EN-US"><span style="background: white;">. Hadir bersama Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketua Banggar DPR RI, Menteri Keuangan menjadi narasumber pada dialog APBN hadir di seluruh pelosok Indonesia di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Menkeu menyampaikan bahwa APBN merupakan instrument negara untuk hadir kepada masyarakat.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="EN-US">“Untuk</span><span lang="IN"> mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN</span><span lang="EN-US"> (</span><span lang="IN">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="IN">. Tadi moderator Pak Sutikno mengatakan itu adalah simbol dari hadirnya negara di seluruh pelosok negara ini, bangsa ini dan di berbagai isu yang tidak hanya pelosok tempat tapi juga isu</span><span lang="EN-US">.</span> <span lang="EN-US">D</span><span lang="IN">ari mulai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan sampai kepada masalah ilmu pengetahuan, pertahanan keamanan bidangnya Pak Menkopolhukam</span><span lang="EN-US">”, ujar Menkeu.</span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="EN-US"><span style="background: white;">Kegiatan dialog ini bertujuan untuk</span></span><span lang="IN"><span style="background: white;"> mengekspos berbagai kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. Kegiatan tersebut juga menunjukkan berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai lembaga, misalnya penyaluran KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan ,fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Sejak tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan. Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. Realisasi Penyaluran KUR di Kabupaten Sumenep tahun 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 Miliar.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. Dalam pelaksanaan program ini, BLU BPJPH bekerja sama dengan BPJPH Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP sebanyak 226.000 unit dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit. Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. BLU PIP dan BP Tapera juga menyerahkan akad pembiayaan kepada debitur, sedangkan BLU BPJPH akan menyerahkan sertifikat halal kepada UMK di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN, juga turut mengawasi implementasi program pemerintah di wilayah masing-masing. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan Perbankan, LKBB, dan lembaga lainnya juga diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara optimal dari dana APBN.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain itu, APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura. Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya:</span></span></span></span></span></span></div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas; Penyediaan Alat Kesehatan RS; Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting; Bantuan Operasional Kesehatan; Bantuan Operasional KB; Alat Kesehatan; Pembangunan/Rehabilitasi Faskes; Iuran BPJS.</span></span></span></span></span></span></li>
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Pendidikan yaitu Pembangunan Ruang Kelas; Rehabilitasi Ruang Kelas; Pembangunan Ruang Guru; Rehabilitasi Ruang Guru. Bantuan Operasional Sekolah; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah; Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah; Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah; BOP Museum & Tanan Budaya.</span></span></span></span></span></span></li>
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan; </span></span></span></span></span></span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan, serta DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga akan dilanjutkan pada TA 2023.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain itu, di wilayah madura terdapat 3 kabupaten yaitu Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya. Sedangkan, Untuk DBH Migas, 2 kabupaten, yaitu Kab. Sumenep dan Kab. Bangkalan merupakan daerah penghasil migas. Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal.</span></span></span></span></span></span><br /> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span lang="EN-US">***</span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="line-height: normal;"><span lang="EN-US">Rahayu Puspasari</span></span></strong><br /> <span style="line-height: normal;"><span lang="EN-US">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi</span></span><br /> <span lang="EN-US"><span style="line-height: 107%;">Kementerian Keuangan</span></span></span></span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Georgia,serif;">unduh pdf: <strong><a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2022/12/sp-09-djpb-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-05/APBN/2023</a></strong></span></div>
</div>
</div><div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content tw-flex tw-flex-col tw-mb-28 tw-mt-10 lg:tw-mb-20">
<div class="kem-informasi-publik-publikasi-siaran-pers-detail__content__description tw-text-body1 tw-text-justify tw-mb-3 lg:tw-mb-4">
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><b><span lang="IN"><span style="background: white;">Sumenep, 2 Februari 2023</span></span></b><span lang="IN"><span style="background: white;"> - </span></span><span lang="EN-US"><span style="background: white;">Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep untuk melakukan </span></span><span lang="IN"><span style="background: white;">kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM</span></span><span lang="EN-US"><span style="background: white;">. Hadir bersama Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketua Banggar DPR RI, Menteri Keuangan menjadi narasumber pada dialog APBN hadir di seluruh pelosok Indonesia di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Menkeu menyampaikan bahwa APBN merupakan instrument negara untuk hadir kepada masyarakat.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="EN-US">“Untuk</span><span lang="IN"> mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN</span><span lang="EN-US"> (</span><span lang="IN">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="IN">. Tadi moderator Pak Sutikno mengatakan itu adalah simbol dari hadirnya negara di seluruh pelosok negara ini, bangsa ini dan di berbagai isu yang tidak hanya pelosok tempat tapi juga isu</span><span lang="EN-US">.</span> <span lang="EN-US">D</span><span lang="IN">ari mulai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan sampai kepada masalah ilmu pengetahuan, pertahanan keamanan bidangnya Pak Menkopolhukam</span><span lang="EN-US">”, ujar Menkeu.</span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="EN-US"><span style="background: white;">Kegiatan dialog ini bertujuan untuk</span></span><span lang="IN"><span style="background: white;"> mengekspos berbagai kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. Kegiatan tersebut juga menunjukkan berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai lembaga, misalnya penyaluran KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan ,fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Sejak tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan. Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. Realisasi Penyaluran KUR di Kabupaten Sumenep tahun 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 Miliar.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. Dalam pelaksanaan program ini, BLU BPJPH bekerja sama dengan BPJPH Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP sebanyak 226.000 unit dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit. Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. BLU PIP dan BP Tapera juga menyerahkan akad pembiayaan kepada debitur, sedangkan BLU BPJPH akan menyerahkan sertifikat halal kepada UMK di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN, juga turut mengawasi implementasi program pemerintah di wilayah masing-masing. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan Perbankan, LKBB, dan lembaga lainnya juga diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara optimal dari dana APBN.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain itu, APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura. Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya:</span></span></span></span></span></span></div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas; Penyediaan Alat Kesehatan RS; Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting; Bantuan Operasional Kesehatan; Bantuan Operasional KB; Alat Kesehatan; Pembangunan/Rehabilitasi Faskes; Iuran BPJS.</span></span></span></span></span></span></li>
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Pendidikan yaitu Pembangunan Ruang Kelas; Rehabilitasi Ruang Kelas; Pembangunan Ruang Guru; Rehabilitasi Ruang Guru. Bantuan Operasional Sekolah; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah; Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah; Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah; BOP Museum & Tanan Budaya.</span></span></span></span></span></span></li>
<li class="Body" style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan; </span></span></span></span></span></span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan, serta DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga akan dilanjutkan pada TA 2023.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Selain itu, di wilayah madura terdapat 3 kabupaten yaitu Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya. Sedangkan, Untuk DBH Migas, 2 kabupaten, yaitu Kab. Sumenep dan Kab. Bangkalan merupakan daerah penghasil migas. Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="color: black;"><span lang="IN"><span style="background: white;">Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal.</span></span></span></span></span></span><br /> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%;"><span lang="EN-US">***</span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="line-height: normal;"><span lang="EN-US">Rahayu Puspasari</span></span></strong><br /> <span style="line-height: normal;"><span lang="EN-US">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi</span></span><br /> <span lang="EN-US"><span style="line-height: 107%;">Kementerian Keuangan</span></span></span></span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Georgia,serif;">unduh pdf: <strong><a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2022/12/sp-09-djpb-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-05/APBN/2023</a></strong></span></div>
</div>
</div>Stakeholders Collaboration untuk Dorong Investasi Pemerintah2022-12-14T08:00:00+07:002022-12-14T08:00:00+07:00https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4025-stakeholders-collaboration-untuk-dorong-investasi-pemerintah.htmlRedaksi DJPb<p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta, 14 Desember 2022</strong> – Pemerintah makin gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya, pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.</p>
<p style="text-align: justify;">Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar <em>The Government Investment Insight</em> atau disingkat<em> The Givest</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian <em>The Givest</em>. <em>Webinar</em> <em>Investment Series</em> dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, <em>wisdom mindset</em>, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi <em>green investment</em> oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo pemberdayaan UMKM atau UMKM <em>Financing Empowerment</em> (U-FinE), karya tulis, podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah,perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID), PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT BahanaPembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri, BRI, BNI dan BSI.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (<em>Subsidiary Loan Agreement</em> atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan</p>
<p style="text-align: justify;">“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara <em>Stakeholders Collaboration</em>, 13 Desember 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.</p>
<p style="text-align: justify;">Diharapkan keseluruhan rangkaian <em>The Givest</em> ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh <em>stakeholders</em> untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.</p>
<p><br />***</p>
<p><br /><strong>Narahubung Media:</strong></p>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>Lalu Fahany Yazikri - 082227682539<br />Direktorat Sistem Manajemen Investasi<br />Direktorat Jenderal Perbendaharaan<br />Kementerian Keuangan</td>
<td>Website : djpb.kemenkeu.go.id<br />Email : hai.djpb@kemenkeu.go.id<br />Telepon : 14090</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br />Unduh PDF: <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2022/12/sp-09-djpb-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-09/DJPb/2022</a></span><br /></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta, 14 Desember 2022</strong> – Pemerintah makin gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya, pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.</p>
<p style="text-align: justify;">Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar <em>The Government Investment Insight</em> atau disingkat<em> The Givest</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian <em>The Givest</em>. <em>Webinar</em> <em>Investment Series</em> dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, <em>wisdom mindset</em>, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi <em>green investment</em> oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo pemberdayaan UMKM atau UMKM <em>Financing Empowerment</em> (U-FinE), karya tulis, podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah,perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID), PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT BahanaPembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri, BRI, BNI dan BSI.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (<em>Subsidiary Loan Agreement</em> atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan</p>
<p style="text-align: justify;">“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara <em>Stakeholders Collaboration</em>, 13 Desember 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.</p>
<p style="text-align: justify;">Diharapkan keseluruhan rangkaian <em>The Givest</em> ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh <em>stakeholders</em> untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.</p>
<p><br />***</p>
<p><br /><strong>Narahubung Media:</strong></p>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>Lalu Fahany Yazikri - 082227682539<br />Direktorat Sistem Manajemen Investasi<br />Direktorat Jenderal Perbendaharaan<br />Kementerian Keuangan</td>
<td>Website : djpb.kemenkeu.go.id<br />Email : hai.djpb@kemenkeu.go.id<br />Telepon : 14090</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br />Unduh PDF: <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2022/12/sp-09-djpb-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SP-09/DJPb/2022</a></span><br /></strong></p>