Wamenkeu : APBN adalah Instrumen Untuk Mengelola Perekonomian

Jakarta,djpb. Kemenkeu.go.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya. “APBN adalah instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian, sebagai alat untuk kita me-manage,” kata Wamenkeu saat menyampaikan pidatonya mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Rapimnas DJPb) tahun 2019 yang mengusung tema “Mengawal APBN untuk Indonesia Maju” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (06/11).

Selengkapnya...

Wujudkan Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Bentuk BLU BPDLH

"Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (09/10).

Selengkapnya...

Awali Kick-Off Peringatan Hari ORI, Menkeu Ingatkan untuk Maju Bersama Hadapi Tantangan dengan APBN

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Semangat terbitnya Oeang Republik Indonesia (ORI) 73 tahun yang lalu menandai kemerdekaan Republik Indonesia di bidang keuangan. Semangat inilah yang diharapkan terus terjaga di @kemenkeuri, juga diharapkan dijaga oleh para stakeholders Kementerian Keuangan untuk tetap terjaganya kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut terungkap dari sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kick-Off Peringatan Hari ORI ke-73 tahun 2019 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (04/10).

Selengkapnya...

Ditjen Perbendaharaan Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id,- Ekspektasi Menteri Keuangan besar sekali kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan seluruh pegawai DJPb harus bangga diberikan kepercayaan itu. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan memberi arahan kepada pegawai DJPb se-Provinsi Aceh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bertajuk “Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa” di Kota Sabang (27/9).

Selengkapnya...

Ingatkan Komitmen Kawal APBN, Dirjen Perbendaharaan Tegaskan Perlunya Jaga Integritas

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks maka optimalisasi sumber daya baik dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, juga adanya mekanisme pengendalian yang efektif diperlukan agar kebijakan strategis dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan bidang tugas yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan APBN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengingatkan para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk senantiasa berkomitmen mengawal APBN secara transparan dan bebas dari korupsi.

Selengkapnya...

Apresiasi Upaya K/L, Menkeu Berikan Penghargaan untuk Peraih WTP dan BMN Awards

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Dalam keynote speech-nya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju" di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan apresiasi kepada K/L yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)-nya, karena hal itu menunjukkan komitmen dari para pengguna keuangan negara untuk melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Selengkapnya...

Dirjen Perbendaharaan Tegaskan Perlunya Monev Kinerja Program Pembangunan untuk Kebijakan Yang Makin Baik

Dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN, adalah penting untuk memastikan sasaran kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan prioritas telah tercapai dengan baik. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program pembangunan nasional berorientasi hasil. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada Seminar Nasional Akuntabilitas Publik Tahun 2019 dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sabtu (07/09).

 

Selengkapnya...