Apresiasi Upaya K/L, Menkeu Berikan Penghargaan untuk Peraih WTP dan BMN Awards

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Dalam keynote speech-nya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju" di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan apresiasi kepada K/L yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)-nya, karena hal itu menunjukkan komitmen dari para pengguna keuangan negara untuk melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Selengkapnya...

Dirjen Perbendaharaan Tegaskan Perlunya Monev Kinerja Program Pembangunan untuk Kebijakan Yang Makin Baik

Dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN, adalah penting untuk memastikan sasaran kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan prioritas telah tercapai dengan baik. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program pembangunan nasional berorientasi hasil. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada Seminar Nasional Akuntabilitas Publik Tahun 2019 dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sabtu (07/09).

 

Selengkapnya...

Processing Data Lebih Cepat, Penerimaan Lebih Cepat Masuk ke Kas Negara

Dalam kesempatan wawancara dengan CNBC TV Indonesia, Senin (26/08), Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Didyk Choiroel menjelaskan kepada publik mengenai seluk-beluk pengelolaan penerimaan negara dan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang telah diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Agustus 2019. Sejumlah poin yang menarik untuk disimak dari penjelasan Direktur PKN tersebut di antaranya adalah:

  • Bagaiamana supaya penerimaan cepat masuk ke kas negara maka kita membangun suatu sistem. Kalau dulu orang datang untuk menyetorkan penerimaan negara seperti pajak, PNBP, bea cukai harus menulis formulir, harus datang ke bank, harus menyetor uang di bank, maka setelah itu kita memberikan fasilitas secara elektronik.
Selengkapnya...

Pembiayaan UMi Optimis Bidik Calon Debitur Lebih Luas di Tahun 2019

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Fasilitas pembiayaan Ultra Mikro(UMi) tahun ini diharapkan dapat tersalurkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendanaan maksimal 10 juta. Persyaratan yang lebih mudah dan banyaknya lembaga penyalur hingga ke pelosok daerah Indonesia dinilai mampu meningkatkan penyaluran UMi dengan alokasi sampai dengan 2019  sebesar 7triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi Djoko Hendrato dalam Focus Group Discussion Social Impact Investment dalam kerangka pembiayaan UMi di Jakarta 12 dan 15 Agustus 2019.

Selengkapnya...

Dirjen Perbendaharaan: Mari Kita Sebarkan Virus Positif WBK-WBBM

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id –  Dalam mengembangkan budaya antikorupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sejumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Selengkapnya...

Menkeu: Keterbukaan Informasi Bagian dari Good Governance

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan ini, di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selengkapnya...