Rekonsiliasi Tiga Pihak; Sinergi untuk Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Jakarta- djpb.kemenkeu.go.id - Untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan terhadap data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 telah sesuai dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2018 serta telah mengakomodasi koreksi yang dibutuhkan berdasarkan kesepakatan dengan tim Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Lembaga (K/L), BPK dan Kementerian Keuangan, Rabu (27/03).
Selengkapnya...

Menteri Keuangan Serahkan LKPP ke BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Telah Dilakukan Secara Optimal

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN” Kata Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati saat memberikan sambutan pada penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2018 dan entry meeting pemeriksaan LKPP tahun 2018 (27/03). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPP unaudited kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun angaran berakhir.

Selengkapnya...

Pengelolaan Kas Negara yang Dilakukan dengan Prudent, Profesional dan Modern Diharapkan Mampu Memberikan Output dan Outcome yang Optimal.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Aktivitas pengelolaan kas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan antara Kebijakan Fiskal yang tecermin dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, serta Kebijakan Moneter yang berdampak pada sektor keuangan. Untuk itu pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian terkini diperlukan oleh Kuasa BUN dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas.

Selengkapnya...

IPFE, Sebuah Langkah Mengatisipasi Kemajuan Procurement di era Digital

Yogyakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Untuk membangun komunikasi antar-stakeholder pengadaan serta mengenalkan usaha nasional dan produk dalam negeri kepada para pemegang keputusan pada instansi pemerintah ataupun BUMN/BUMD, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menyelenggarakan kegiatan Indonesia Procurement Forum dan Expo (IPFE) di Jogja Expo Center (JEC) pada tanggal 19-21 Maret 2019. IPFE yang telah diselenggarakan kelima kalinya ini mengusung tema Optimizing Procurement in The Digital Economy Era.

Selengkapnya...

Menkeu : Pembiayaan Ultra Mikro adalah Investasi Berdampak Sosial dari Pemerintah

Banten, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud sinergi program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan program investasi yang mampu memberi dampak sosial kepada masyarakat atau Social Impact Investment. Salah satunya diinisiasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Selengkapnya...

Kemenkeu Bersinergi, 'Keroyokan' atasi Pembangunan di Desa Sindangsari, Banten

Banten, djpb.kemenkeu.go.id, - Program pembangunan pemerintah yang dikucurkan melalui APBN tidak hanya ditampakkan pada pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, tetapi juga merambah pada pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Seperti kegiatan yang berlangsung di Desa Sindangsari, Kabupaten Banten, Jumat (15/3), Menteri Keuangan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersinergi dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa melalui program penyediaan air bersih dan sanitasi.
 
Selengkapnya...

Menkeu: Kesinambungan Pemanfaatan Teknologi Penting untuk Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan APBN

Kian maraknya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya disadari keniscayaannya, tetapi DJPb sebagai bagian dari Kementerian Keuangan juga perlu berupaya agar teknologi digital bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk tugas mengelola keuangan negara. Setiap inovasi dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara berkesinambungan sehingga umpan balik yang diperoleh segera dapat digunakan untuk mengelola keuangan negara secara lebih baik lagi, guna mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh APBN. Demikian terungkap dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/03).

Selengkapnya...

Pengembangan Sistem dan Aplikasi bagi Stakeholder Harus Lebih Sederhana

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengembangan sistem dan aplikasi yang lebih simpel dan sederhana bagi stakeholders diharapakan mampu dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan supaya dapat diterima dengan baik oleh stakeholders untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Hal tersebut mengemuka pada arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono membuka Knowledge Sharing & Discussion tentang Customer Experience dalam Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa (26/02).

Selengkapnya...

Rencana Pemanfaatan Pinjaman dan Koperasi Sebagai Linkage, Kunci Prospek Pengembangan Pembiayaan UMi di Sulawesi

Gorontalo, djpb.kemenkeu.go.id, - Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah menjangkau 273 orang debitur di Provinsi Gorontalo, dengan total penyaluran lebih dari Rp1.898,5 juta. Jumlah debitur penerima terbesar ada di Kabupaten Gorontalo dengan total 198 debitur sebesar total Rp1.384 juta, disusul oleh Kabupaten Bone Bolango dengan total 27 debitur sebesar total Rp191 juta. Wilayah lain di Provinsi Gorontalo yang warganya juga menerima Pembiayaan UMi adalah Kabupaten Boalemo dengan total 24 debitur (Rp153,5 juta), Kabupaten Pohuwato dengan total 12 debitur (Rp82 juta), dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan total 12 debitur (Rp88 juta). Demikian terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan dialog dengan debitur Pembiayaan UMi di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Jumat (01/03).
 
Selengkapnya...

Sesditjen Perbendaharaan: Kegiatan PBJ Agar Selalu Mengedepankan Prinsip See the Need Not the Cause

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Kegiatan pengadaan barang/jasa agar selalu mengedepankan prinsip see the need not the cause yaitu mengutamakan kebutuhan bukan keinginan, sehingga seluruh proses kegiatan pengadaan barang/jasa akan berjalan dengan baik dan akuntabel.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih saat membuka acara workshop pengadaan Barang/Jasa di Jakarta, Rabu (27/02).

Selengkapnya...

Menkeu Ingatkan BLU untuk Memberikan Pelayanan Sebaik Mungkin Secara Efisien

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "BLU bukan entitas mencari keuntungan. Pendapatan BLU tahun 2018 memang 128% dari target. Tetapi walaupun mendapat keuntungan bukan berarti BLU berkejar-kejaran untuk mencari keuntungan, karena BLU didesain untuk memberikan pelayanan secara efisien. Jadi kriterianya (sebuah BLU dinilai baik) adalah memberi pelayanan sebaik mungkin dengan tepat waktu, efektif, dan efisien. Tentu dalam rambu etika dan perundang-undangan," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum (Rakornas BLU) tahun 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (26/02).

Selengkapnya...