Dalam rangka mempersiapkan transaksi perdana pembayaran belanja listrik dan telekomunikasi melalui PPP, pada Senin (31/5), telah dilaksanakan Sosialisasi, End User Training (EUT), dan Survey Readiness kepada 217 satuan kerja dari DJPb dan Kantor Pusat Setjen Kemenkeu sebagai peserta piloting implementasi PPP tahap I.

Direktur Sistem Perbendaharaan, Agung Yulianta, selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola PPP menyampaikan bahwa pengembangan PPP yang mengubah proses pembayaran dari manual ke digital merupakan respon DJPb terhadap kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari eksternal terdapat perkembangan teknologi yang perlu diadopsi pemerintah untuk meningkatkan layanan, sedangkan dari internal terdapat amanat inisiatif strategis untuk melakukan simplifikasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dalam sesi sosialisasi, peserta mendapat paparan tentang gambaran umum PPP dari Kasubdit Transformasi Kelembagaan selaku Ketua Tim Pengelola PPP, penjelasan terkait payung hukum implementasi PPP (PMK 204/2020 dan Perdirjen PB 25/2020) oleh Kasi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran I dan paparan terkait Dashboard PPP oleh Kasubdit Pelaksanaan Anggaran III selaku Manajer Pokja Layanan Operasional PPP.

Pada sesi EUT, peserta mendapat pelatihan operasionalisasi aplikasi SAKTI yang telah interkoneksi dengan sistem PLN dan Telkom yang disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal I bersama tim dari Direktorat SITP. Kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan survey readiness untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta dalam mengimplementasikan pembayaran belanja operasional melalui PPP.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi, EUT dan survey readiness ini, diharapkan transaksi perdana pembayaran belanja listrik dan telekomunikasi melalui PPP akan berjalan lancar sehingga simplifikasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi digital semakin cepat terlaksana. (wh)