Surabaya, 24 Januari 2018 - Bertempat di Aula Kahuripan-Gedung Keuangan Negara Surabaya I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2017.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2018, bersama satuan kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan sesi kedua dilakukan pada hari Rabu 24 Januari 2018 bersama satuan kerja dari Kementerian Agama.
Kegiatan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja serta optimalisasi belanja pemerintah pada satuan kerja. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.Sebagai narasumber, Bapak Kukuh Setiawan menyampaikan tentang kinerja pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan parameter yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu: penyerapan anggaran, pengelolaan UP, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, penyampaian data kontrak, LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/kesalahan SPM, retur SP2D, dispensasi SPM, deviasi renkas/RPD harian, serta pagu minus.
Dari sepuluh satuan kerja yang diundang, keseluruhannya menyampaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan anggaran selama kurun waktu tahun 2017, khususnya kendala-kendala yang terjadi pada triwulan IV. Diharapkan dengan mengetahui permasalahan yang terjadi pada tingkat teknis satuan kerja di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat ditemukan solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Sehingga pembangunan infrastruktur sebagai domain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdampak positif bagi kegiatan perekonomian masyarakat.
Selanjutnya pada sesi kedua evaluasi pelaksanaan aggaran, sepuluh satuan kerja dari Kementerian Agama dengan antusias mengungkapkan segala permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan anggaran selama Tahun 2017.
Sepuluh satuan kerja tersebut dipilih untuk mewakili seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, dengan pertimbangan dapat mewakili pula kendala yang terjadi di lingkup Kementerian. Sehingga pelaksanaan anggaran di Kementerian dengan alokasi/pagu belanja tertinggi di Jawa Timur ini dapat berjalan dengan lebih baik dan berkualitas.
Penulis: kontributor Bidang PPA I