"Sebagai organisasi yang terus berkembang DJPb harus selalu adaptif dalam menghadapi perubahan serta memperkuat fungsi perbendaharaan melalui Shadow Organization. Dengan semakin berkembang dan meluasnya peran DJPb, diharapkan insan perbendaharaan dapat selalu memperkuat fungsi utama perbendaharaan sebagai insan treasurer," pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melalui kepada seluruh peserta Rakorwil.
Pada 28 s.d 29 Maret 2023, Kanwil DJPb NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) periode Semester I yang diikuti oleh seluruh kepala KPPN lingkup wilayah NTT secara hybrid. Dengan tema "Memantapkan Implementasi Shadow Organization Untuk Penguatan Peran Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA)", beberapa isu strategis dan kebijakan Ditjen Perbendaharaan disampaikan oleh beberapa narasumber, antara lain:
- Suharno (Kabag OTL DJPb) : Implementasi Shadow Oerganization
- Miftahur Rahman (Bagian Kepatuhan Internal DJPb) : Strategi Administration-Desk Evaluation dalam rangka ZI WBK/WBBM
- Imam Sumardjoko (Pejabat Fungsional Direktorat Dana Transfer Umum DJPK) : Kebijakan dan Strategi Penyaluran TKD Tahun 2023
- Siska Indirawati (Kasubdit Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Kelembagaan DJPb) dan Bekti Utami (Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan DJPb) : Isu-Isu Terkini terkait FKPKN dan Pejabat Fungsional Perbendaharaan
- Mei Ling (Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan DJPb) : Penguatan Sinergi Implementasi RCE Kanwil NTT
Hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan seluruh Kepala KPPN. Materi yang disampaikan yaitu seputar Implementasi dan Strategi KPPN sebagai Treasurer, Regional Economist dan Financial Advisor, serta tantangan yang dihadapi KPPN dalam melakukan peran tersebut.