Dalam perannya sebagai Financial Advisory, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dituntut untuk dapat berperan lebih strategis dalam mendukung peningkatan usaha UMKM di daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global bahkan menyumbangkan 90% dari kegiatan bisnis di Indonesia.
Gugus Kendali Mutu yang dilaksanakan Rabu (6/3) mengupas tuntas tentang pemberdayaan UMKM mulai dari profiling UMKM, identifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM, pendampingan usaha, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, hingga tahap pelaporan. Kegiatan turut dihadiri oleh PIC Pengelola UMKM di masing-masing KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTT.
Semoga dengan adanya sinergi antar seluruh pihak dapat mendorong serta memberikan kesejahteraan bagi Pelaku UMKM di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selengkapnya di Gugus Kendali Mutu - Sosialisasi Pemberdayaan UMKM 2024