KPPN Banjarnegara mengadakan Sosialisasi Paket Peraturan tentang Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 kepada seluruh satuan kerja mitra kerjanya yang berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Sosialisasi yang menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Perencana Anggaran dilaksanakan di Aula KPPN Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018. Pada kesempatan tersebut, Pratanto, Kepala KPPN Banjarnegara menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2018 “Realisasi anggaran triwulan I tahun 2018 untuk posisi hari ini adalah belanja pegawai sebesar 20,26%, belanja barang sebesar 11.6%, dan belanja modal 3,7%. Adapun dana transfer sebesar 14%”. Kinerja anggaran tersebut masih relatif sama dengan kondisi awal tahun 2017, diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
Pratanto juga menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran seluruh mitra kerja KPPN Banjarnegara mendapat pengakuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat I the best Performance of Budget Execution Manager 2017 yang memiliki 12 kriteria penilaian. Untuk tahun 2018 dengan komitmen seluruh satker, kinerja pelaksanaan anggaran akan lebih baik lagi baik dari pencairan dana maupun pelaksanaan kegiatannya.
Namun demikian mengingat DIPA 2018 disusun tahun yang lalu tidak tertutup kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan dinamika yang ada. Sebagai antisipasi penyesuaian DIPA, Nasri Efendi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sosialisasi revisi anggaran 2018. Nasri menyampaikan bahwa “ revisi DIPA yang disetujui oleh Kanwil DJPB hanya boleh dilaksanakan satu triwulan satu kali dengan paling besar 10% dari pagu dan maksimal dalam satu tahun 3 kali, bila lebih dari tiga kali harus minta persetujuan kantor pusat “..
Untuk mendukung kinerja pelaksanaan anggaran 2018 yang lebih baik juga disampaikan langkah langkah strategis pelaksanaan angaran oleh Bagus Maky Hasan antara lain segera menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, Melaksanakan reviu atas DIPA dan Rencana Kegiatan, Meningkatkan ketertiban penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, Meningkatkan akurasi rencana penarikan Dana dengan realisasi pembayaran, mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan, Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus dan memastikan penyaluran dana Bantuan social dan Bantuan Pemerintah tepat waktu dan tepat sasaran.
Kinerja anggaran juga terkait dengan pengelolaan rekening yang handal. Sebagai salah satu materi audit, Yanto, Kasi Bank menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur mekanisme pengelolaan rekening milik Satuan kerja mulai dari pembukaan s.d. pelaporan dan rekonsiliasi rekening dengan perbankan. Pada kesempatan tersebut perwakilan perbankan di wilayah Kabupaten Banjarnegara menyatakan komitmen mendukung pengeluran APBN dan penerimaan negara yang optimal.
Selain kinerja pelaksanaan anggaran disampaikan juga materi terkait anti korupsi dan pengendalian gratifikasi sejalan dengan pencanangan pembangunan zona integritas di KPPN Banjarnegara.
