Pangkalan Bun – Sebagai bentuk perayaan dan syukur atas 18 tahun reformasi keuangan negara jilid pertama yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan lahirnya instansi pemerintah “Ditjen Perbendaharaan”, seluruh Insan Perbendaharaan mengikuti Puncak Pelaksanaan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 yang dilaksanakan secara hybrid.
Mengusung tema “Semangat DJPb HAnDAL, Perkuat Kemenkeu Satu untuk Pulihkan Ekonomi, puncak pelaksanaan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan jajaran pimpinan Kemenkeu, Kementerian/Lembaga, BUMN maupun BLU.
“DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang dibangun atas reformasi jilid pertama, dengan berfokus pada kemampuan analitis baik dari sisi data maupun analisa kebijakan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022, Kamis (27/1).
Dalam sambutannya Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa DJPb pada reformasi jilid pertama banyak membangun reformasi tata kelola, sistem infromasi, pelayanan prima, maupun akuntabilitas transparansi yang baik, maka pada reformasi jilid dua diharapkan DJPb mampu menjadi institusi yang makin sadar terhadap kekayaan data-data keuangan negara yang dimiliki.
“Anda semua mengetahui dalam era digital, data is the new natural resources. Dengan adanya sistem yang kita bangun, kita makin menyadari betapa banyak dan luar biasa detail data yang kita miliki dari operasi keuangan negara, seluruh kementerian lembaga, maupun pemerintah daerah. Operasi dari republik ini bisa di-capture dari data yang ada di DJPb, Kita mampu memanfaatkan data itu untuk kepentingan Indonesia,” tambah Menkeu.
Sejalan dengan Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan DJPb terus melaksanakan transformasi dan reformasi dalam penguatan fungsi untuk lebih kontributif bagi perekonomian daerah melalui fungsi sebagai Regional Cheif Economist (RCE).
“Melalui inisiatif RCE, telah dihasilkan sinergi dan kolaborasi antar unit Kementerian Keuangan di daerah untuk pengawalan pelaksanaan APBN demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga esensi Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya dapat terus dibangun melalui berbagai sinergi.” jelas Hadiyanto.
Dalam puncak pelaksanaan tersebut, KPPN Pangkalan Bun turut mengikuti rangkaian kegiatan melalui zoom conference di Aula KPPN Pangkalan Bun. Setelah mengikuti launching digital exhibition perbendaharaan dan roll out SAKTI oleh Menkeu, KPPN Pangkalan Bun mengadakan acara potong tumpeng dan makan bersama dengan seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun.
