Talk Show On Radio
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. didampingi staf KPPN Asep Suryadi, S.E kembali menjadi narasumber dalam talk radio di radio eRKS Radio Kebangganggan Masyarakat Sumedang, Rabu, (29/1). Talk Radio eRKS bersama KPPN Sumedang tersebut membahas tentang publikasi layanan dan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dalam talk radio tersebut, Kepala KPPN Sumedang Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. memaparkan bahwa KPPN memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. juga menyampaikan bahwa isi KPPN “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di daerah yang professional, modern, transparan, dan akuntabel”.
Selanjutnya bukti kinerja setiap pegawai dalam mendukung pelayanan yang prima kepada stakeholder menjadi wujud pelaksanaan misi KPPN yaitu: Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah; Mengelola penerimaaan negara secara profesional dan akuntabel; dan Mewujudkan laporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu
Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. juga menjabarkan, KPPN Sumedang menetapkan janji layanan “ Layanan Prima Tanpa Biaya” dan dengan Motto “SMART” :
- Senyum, Salam, Sapa dalam melayani
- Modern, menggunakan teknologi informasi terkini
- Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai profesionalisme
- Responsif, cepat tanggap dalam peningkatan pelayanan dengan perbaikan berkesinambungan
- Tepat waktu dan transparan dalam pelayanan
Untuk prestasi, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si mengatakan, KPPN Sumedang juga berhasil meraih predikat bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB).
Terkait dana APBN yang disalurkan melalui KPPN Sumedang pada Kementrian Negara Lembaga dan transfer daerah dalam bentuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Lili Khamiliyah, S.E., M.Si menjelaskan bahwa secara nasional postur APBN Tahun Anggaran 2020 yaitu belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliyun dan pendapatan negara sebesar Rp 2.233,4 triliyun dengan defisit anggaran sebesar Rp 307,5 triliyun. Belanja Negara tersebut dialokasikan pada K/L dan dana transfer ke daerah dan dana desa.
Sasaran pembangunan nasional di tahun 2020, pemerintah akan mengarahkan pada 5 program kerja, 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2. Pembangunan infrastuktur, 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, 4. Transformasi ekonomi, dan 5. Penyederhanaan birokrasi.
