Sebuah Kajian Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan

Penulis : Hadiyanto, Teguh Dwi Prasetyo, Dian Merini, Febrian Yalisman

Dalam periode 2016-2045, Indonesia  diharapkan mampu keluar dari middle income trap,  salah satunya melalui  Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK untuk mewujudkan percepatan pendidikan yang merata. Di kancah internasional, peringkat nilai Human Development Index (HDI) Indonesia tahun 2019 berada pada peringkat 107 dari 189 negara (UNDP, 2020). Selain itu,  Indonesia juga masih menghadapi tantangan yang tidak kalah berat   yakni   kesenjangan   capaian   pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022b), diungkapkan bahwa pada  tahun  2021 hanya  2  provinsi  yang  masuk dalam   kategori   IPM   “sangat   tinggi”,yakni   DKI Jakarta   dengan   IPM   81,11   dan   DI   Yogyakarta dengan IPM 80,22.

Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran bidang pendidikan. Akan tetapi, target indikator pendidikan seperti Angka Partisipasi Murni (APM),  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam RPJMN belum dapat tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah belanja Pendidikan yang dikeluarkan telah memberikan manfaat bagi Pendidikan putra putri bangsa.

Kajian ini berfokus  untuk melihat  sejauh  mana efektivitas   alokasi   belanja   pendidikan   terhadap targetatausasaran pembangunan. Penelitian  ini  disusun  dalam  rangka  mereviu efektivitasdari  alokasi  belanja pendidikan  dengan memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcomependidikan  di  Indonesia.  Selain itu, penelitian disusun untuk mengetahui pengaruh belanja   pendidikan   terhadap   indikator outcomependidikan.   Belanja   pendidikan   yang   digunakan sebagai   variabel   independen   dalam   analisis   ini antara   lain adalah belanja Belanja   Operasional Sekolah  (BOS),  Tunjangan  Guru,  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan,  PIP,  PKH  Komponen  Pendidikan  serta Jumlah Sekolah sebagai variabel kontrol. Sementara variabel   dependen   yang   digunakan   antara   lainadalahAngka  Partisipasi  Murni  (APM),  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.

Hasilnya membuktikan bahwa   belanja   pendidikan   memiliki   peran   yang strategis dalam peningkatan pendidikan. BOS,  tunjangan guru,  DAK  Fisik  bidang  pendidikan  dan jumlah    sekolah    berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM). Selain itu, tunjangan     guru,     DAK     Fisik     bidang Pendidikan dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap harapan  lama sekolah (HLS). Begitupun juga dengan BOS,  tunjangan guru, DAK  Fisik  bidang  Pendidikan,  dan jumlah    sekolah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap rata-rata lama sekolah (RLS).

Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya ? Pemerintah     perlu     mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan. Selain itu, Pemerintah perlu memastikan pemerataan rasio dan kualitas guru dalam usaha  meningkatkan  kualitas  Pendidikan di setiap provinsi.

Tertarik membaca kajian ini lebih lanjut ? Silakan baca melalui link ini https://bit.ly/eduspendingreview .