Sebuah Kajian Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan
Penulis : Hadiyanto, Teguh Dwi Prasetyo, Dian Merini, Febrian Yalisman
Dalam periode 2016-2045, Indonesia diharapkan mampu keluar dari middle income trap, salah satunya melalui Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK untuk mewujudkan percepatan pendidikan yang merata. Di kancah internasional, peringkat nilai Human Development Index (HDI) Indonesia tahun 2019 berada pada peringkat 107 dari 189 negara (UNDP, 2020). Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi tantangan yang tidak kalah berat yakni kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022b), diungkapkan bahwa pada tahun 2021 hanya 2 provinsi yang masuk dalam kategori IPM “sangat tinggi”,yakni DKI Jakarta dengan IPM 81,11 dan DI Yogyakarta dengan IPM 80,22.
Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran bidang pendidikan. Akan tetapi, target indikator pendidikan seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam RPJMN belum dapat tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah belanja Pendidikan yang dikeluarkan telah memberikan manfaat bagi Pendidikan putra putri bangsa.
Kajian ini berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas alokasi belanja pendidikan terhadap targetatausasaran pembangunan. Penelitian ini disusun dalam rangka mereviu efektivitasdari alokasi belanja pendidikan dengan memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcomependidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian disusun untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap indikator outcomependidikan. Belanja pendidikan yang digunakan sebagai variabel independen dalam analisis ini antara lain adalah belanja Belanja Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, DAK Fisik Bidang Pendidikan, PIP, PKH Komponen Pendidikan serta Jumlah Sekolah sebagai variabel kontrol. Sementara variabel dependen yang digunakan antara lainadalahAngka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.
Hasilnya membuktikan bahwa belanja pendidikan memiliki peran yang strategis dalam peningkatan pendidikan. BOS, tunjangan guru, DAK Fisik bidang pendidikan dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM). Selain itu, tunjangan guru, DAK Fisik bidang Pendidikan dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap harapan lama sekolah (HLS). Begitupun juga dengan BOS, tunjangan guru, DAK Fisik bidang Pendidikan, dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah (RLS).
Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya ? Pemerintah perlu mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan. Selain itu, Pemerintah perlu memastikan pemerataan rasio dan kualitas guru dalam usaha meningkatkan kualitas Pendidikan di setiap provinsi.
Tertarik membaca kajian ini lebih lanjut ? Silakan baca melalui link ini https://bit.ly/eduspendingreview .
