Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi Tahunan 2023 dapat diunduh di sini. |
|
Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03% (y-on-y) namun secara (q-to-q) turun sebesar -1,00%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-to-y) masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera (4,69%) dan Nasional (5,04%). Secara total, perekonomian Jambi memberikan kontribusi sebesar 6,50% dari total perekonomian kawasan Sumatera. PDRB ADHB tahun 2023 Jambi terealisasi sebesar Rp293,73 triliun, ditopang oleh aktivitas konsumsi dalam negeri yang terus mengalami perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 16,84%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga sebesar 10,31%. Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi didukung oleh tingkat infasi yang terkendali pada level sebesar 0,83% (m-to-m) dan 2,99% (y-on-y) dengan indeks harga konsumen pada angka 105,05. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan sebesar 7,58% mengalami penurunan 0,12% dibanding dengan periode September 2022 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,195 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,287 dengan target kemiskinan pada RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 7,84%. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,20% menjadi 4,53% atau turun 3,55 ribu orang, namun gini rasio periode Maret 2023 mengalami kenaikan 0,008 poin menjadi 0,343. Sementara itu, NTP berada pada angka 139,8 dan NTN sebesar 101,7. |
Kinerja APBN dan APBD
Pendapatan APBN Provinsi Jambi tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp8.391,88 miliar (118,62%) tumbuh 11,44% dengan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp7.412,61 miliar (114,69%) tumbuh 9,87% dan penerimaan PNBP sebesar Rp979,28 miliar (160,19%) tumbuh 24,92%. Sementara itu, dari sisi Belanja Negara tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.150,56 miliar (97,87%) tumbuh 12,56% dimana Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp8.955,84 miliar (95,62%) tumbuh 30,49% sedangkan Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp15.194,72 miliar (99,24%) tumbuh 4,13%. Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat didorong dengan melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala khususnya dengan 20 satuan kerja dengan pagu terbesar. APBN mengalami defisit anggaran sebesar Rp15.758,68 miliar.
Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp16.440,01 miliar (85,36%) terkontraksi -12,02% dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.244,51 miliar (84,09%) terkontraksi -8,18%, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp13.129,47 miliar (85,65%) terkontraksi -12,87%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp66,03 miliar (92,65%) terkontraksi -20,65%. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp17.746,07 miliar (84,44%) terkontraksi -0,47% dengan Belanja Operasi sebesar Rp11.742,65 miliar (89,76%) terkontraksi -3,25%, Belanja Modal sebesar Rp4.059,98 miliar (87,61%) tumbuh 12,07%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp10,31 miliar (7,99%) terkontraksi -72,99%, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.933,14 miliar (60,95%) terkontraksi -4,85%. APBD mengalami defisit anggaran sebesar Rp1.306,06 miliar.
Pengembangan Ekonomi Daerah
Terdapat 6 K/L dengan alokasi anggaran Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yakni Kementerian PUPR dengan porsi 79,16%, Kementerian Kesehatan dengan porsi sebesar 3,87%, BKKBN dengan porsi sebesar 26,98%, Kemendikbudristek dengan porsi sebesar 4,72%, Perputakaan Nasional RI dengan porsi sebesar 100%, dan Kementerian Pertanian dengan porsi sebesar 25,18%. Kemudian, terdapat 4 bidang DAK Fisik yang memiliki alokasi anggaran Belanja K/L yaitu Bidang Jalan (1 subbidang), Bidang Kesehatan dan KB (4 subbidang), Bidang Pendidikan (4 subbidang), dan Bidang Pertanian (1 subbidang). Pelaksanaan belanja pemerintah menunjukkan keselarasan baik dari sisi pembagian kewenangan, output yang dihasilkan. Pelaksanaan belanja di bidang Jalan, Kesehatan dan KB, Pendidikan, dan Pertanian menunjukan pembagian kewenangan yang jelas diantara level pemerintah. Keselarasan antara belanja K/L dengan DAK Fisik memiliki karakteristik saling melengkapi sedangkan beberapa tantangan dan kendala diantaranya keterlambatan pekerjaan, penumpukan kegiatan di akhir tahun, blokir anggaran, keterlambatan juknis, wanprestasi, cuaca, dan harga bahan.
Analisis Tematik
Sinergi Belanja Pusat dan Daerah terkait peningkatan kualitas SDM dalam rangka pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja telah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi, meskipun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:
- Beberapa tantangan yang mengemuka diantaranya meliputi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, koordinasi perencanaan dan penganggaran yang terkoordinasi, serta fokus dan keberhasilan program dan kegiatan yang terukur;
- Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian sekolah di Provinsi Jambi dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi beban pendidikan;
- Analisis korelasi dan regresi sederhana atas nilai investasi terhadap tingkat pengangguran di setiap sektor yang ada di Provinsi Jambi selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka investasi memiliki hubungan yang negatif terhadap TPT. Hal ini jelas menjadi aspek yang harus terus diwacanakan termasuk didalamnya link and match keterampilan pekerja dan kebutuhan dunia usaha;
- Penguatan investasi di Provinsi Jambi menghadapi tantangan ekonomi yang perlu diatasi melalui berbagai pendekatan. Dari sisi geografis, perlu fokus pada pengembangan infrastruktur. Secara ekonomis, penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Dari segi kebijakan, diperlukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif bagi investor, dan merumuskan kebijakan yang merata untuk menarik investasi.
Rekomendasi
Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi, kami merekomendasikan:
- Mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan dengan memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi proyek strategis untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah;
- Melakukan pengawasan dan pemantauan terkait Pendapatan Negara dan Daerah khususnya perpajakan dalam negeri melalui pelaksanaan koordinasi Kementerian Keuangan bersama dengan pemerintah daerah;
- Melakukan penentuan proyeksi awal tahun yang lebih presisi dalam rangka meminimalisir pelaksanaan harmonisasi target penerimaan pajak di akhir tahun;
- Melakukan monitoring dan menghimbau satker-satker yang mengalami pagu minus belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran untuk melakukan revisi setelah dibuka periode revisi terutama terkait dengan penyesuaian pagu untuk keperluan laporan keuangan;
- Memperkuat kapasitas lembaga perencanaan daerah dalam mengimplementasikan pendekatan pembangunan berbasis data dan analisis risiko untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin timbul serta merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah;
- Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan daerah dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi dan sistem layanan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyegerakan terbitnya aturan turunan atas UU HKPD terkait peraturan pajak daerah/retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan terwujudnya pertumbuhan tingkat kemandirian fiskal daerah;
- Pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan swasta dalam upaya pengurangan pengangguran dengan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, mensosialisasikan program ketenagakerjaan, dan melakukan promosi investasi.