Mengenal Hari Bakti Perbendaharaan, dipilih dari hari terbentuknya institusi atau momentum milestone institusi .

Contohnya, Kementerian Keuangan menjadikan momen pertama kali diedarkannya Oeang Republik Indonesia (ORI), yakni pada tanggal 30 Oktober 1946 sebagai peringatan penting yang disebut, peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). 

Dirjen Perbendaharaan sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan, menjadikan momen diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada 14 Januari 2004 sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Tahun ini merupakan peringatan yang ke-20. Sebagai Hari Bakti, tentu tidak hanya pada peringatan seremonial, tetapi bagaimana momen tersebut dapat terus mendorong semangat perbaikan dan berbakti kepada negeri. 

Tema yang diusung tahun ini, adalah “Dua Dekade Indonesian Treasury, Terus Bertransformasi dalam Melayani Negeri”. Tema itu berdasarkan regulasi, Dirjen Perbendaharaan bertugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ditjen Perbendaharaan terus melakukan perbaikan dan inovasi. Capaian-capaian selama dua dekade diantaranya, pada Periode 2004 telah dibentuk berbagai peraturan yang menjadi landasan reformasi pengelolaan keuangan negara yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ⁠UU Nomor 1 Tahun 2004.

Periode 2005-2008, Lahir 18 KPPN Percontohan sebagai layanan unggulan DJPb tahun 2007 yang mengedepankan prinsip one stop service. Periode 2008-2010 DJPb mengimplementasikan beberapa hal, diantaranya Implementasi Treasury Single Account (TSA) dan Treasury Notional Pooling (TNP) dalam mekanisme pengelolaan kas lebih efsien dan akuntabel.

Periode 2014, dimulainya penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta penyusunan statistik keuangan pemerintah (LSKP atau Government Finance Statistics/GFS).

Periode 2015 DJPb telah melakukan Implementasi, diantaranya Peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), ⁠Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Inisiasi pengukuran anggaran menggunakan IKPA, SPAN juga Implementasi penuh Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Periode 2016 DJPb melakukan beberapa Implementasi di Struktur Organisasi, diantaranya, Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Investasi⁠Peluncuran BLU Integrated Online System (BIOS) dalam mendukung penyelenggaraan proses bisnis BLU, mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan penilaian kinerja.

Periode 2017 DJPb melakukan peningkatan pelayanan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, melalui KPPN ⁠Peluncuran Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan dimulainya tugas baru Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dalam pengelolaan Pembiayaan Umi

Periode 2018 Di periode ini DJPb melakukan pengembangan dalam formasi internal, diantaranya sebagai berikut :Lahirnya empat Jabatan Fungsional (JF) di Bidang Perbendaharaan Negara yaitu JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan JF Pranata Keuangan APBNSeluruh KPPN telah menerapkan standar internasional ISO 9001:2015

Periode 2019, DJPb melakukan implementasi diantaranya: Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3),⁠Implementasi Aplikasi Gaji KPPN Terpusat TNI/ Polri, Jurnal ITRev telah mendapatkan akreditasi nasional SINTA 2 dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁠Pembentukan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH).

Periode 2020 DJPb melakukan terobosan transformasi perbendaharaan, ddiantaranya, implementasi Digipay yang merupakan ekosistem pengadaan barang dan jasa secara daring, ⁠Implementasi restrukturisasi rekening pengeluaran pada satuan kerja dari rekening giro ke rekening virtual, ⁠Implementasi aplikasi e-Surat Perintah Membayar (e-SPM) secara penuh dan uji coba aplikasi SP2D Online sebagai modernisasi Sistem Penerimaan Negara.

Periode 2021 DJPb melakukan transformasi dibeberapa sektor yaitu, Penajaman peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE), Implementasi awal Platform Pembayaran Pemerintah, ⁠Implementasi pengukuran kedewasaan Badan Layanan Umum (BLU Maturity Rating), Penguatan Manajemen Investasi Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Peluncuran Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Periode 2022 DJPb telah mendapatkan hasil dari transformasi perbendaharaan, diantaranya, Roll Out SAKTI secara nasional, Pengembangan Treasury Big Data ⁠Digipay masuk dalam Top 45 Inovasi Layanan Publik dari Kemenpan-RB, ⁠Gold Medal Best Contact Center - Executive Director dalam Top Ranking Performers Award dari asosiasi Contact Center World. ⁠Sinergi Implementasi RCE lintas Eselon I

Periode 2023 DJPb kembali melakukan upaya Pembentukan Shadow Organization pada Kanwil DJPb dan KPPN, Penyaluran seluruh Transfer ke Daerah melalui KPPN

⁠Penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor (FA), ⁠Penetapan Regional Expert dan Local Expert Ekonomi dan Fiskal, sebagai mitra berpikir Kanwil DJPb dalam peran sebagai RCE, ⁠Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Papua Barat melaksanakan peran sebagai pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua

Demikian proses transformasi yang telah dan sedang terus dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Harapan dari seluruh perbaikan ini adalah meningkatkan sumbangsih Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu kepada negeri, sehingga cita-cita luhur pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dapat segera terwujud. 

Penulis: Ade Permadi (Kepala KPPN Bandung I)