"Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Begitulah pepatah tersebut sangat tepat menggambarkan kegiatan kunjungan perdana KPPN Blitar kepada Bupati terpilih Blitar, Rini Syarifah pada pekan pertama bulan Ramadhan 1442 H. Pada hari Jum’at 16 April 2021 kemarin bertempat di ruang rapat Candi Simping, gedung pemerintahan kabupaten Blitar di Kanigoro, tim kerja KPPN Blitar diterima Bupati Blitar yang didampingi segenap jajarannya mulai dari pejabat Sekretaris Daerah, Mujianto yang merupakan pejabat definitif Kepala DPMD Kabupaten Blitar, Kepala BPKAD, Pejabat Inspektorat Daerah, serta beberapa SKPD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021.
Pertemuan tersebut menjadi momen penting bagi KPPN Blitar. Setelah beberapa kali tertunda, KPPN Blitar mendapat kesempatan bertatap muka menjalin komunikasi dan silaturahmi di tengah suasana pandemi serta di tengah kesibukan pemulihan kondisi warga kabupaten Blitar yang terdampak pasca bencana gempa bumi yang melanda Malang dan sekitarnya. Diselenggarakan bersamaan dengan kunjungan kerja dari KPBC Blitar, KPPN Blitar patut berbangga karena kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang tengah melakukan kegiatan kunjungan kerja ke KPPN Blitar.
Pada kesempatan yang sangat baik tersebut, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dedi Sopandi menjelaskan, bahwa beliau sangat bersyukur dapat hadir dalam pertemuan yang tidak diagendakan sebelumnya. Setelah memperkenalkan tim KPPN Blitar beserta dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan APBN, beliau memaparkan bahwa KPPN Blitar mengelola dana sekitar 1,7 triliun dan hampir 700 milyar pagu dana APBN tersebut dialokasikan untuk belanja transfer, dalam hal ini berupa pagu dana DAK Fisik dan Dana Desa yang terbagi atas pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Blitar. Sampai dengan akhir triwulan I 2021 kemarin, penyerapan anggaran yang dicapai KPPN Blitar selaku Kuasa BUN sebesar 19,5% dari total pagu, telah melampaui target capaian minimal 15%, bahkan berada diatas rata-rata pencapaian jawa timur sebesar 18%. Apresiasi juga beliau sampaikan terkait capaian realisasi belanja Dana Desa 2021 KPPN Blitar yang termasuk paling cepat pencairannya secara nasional dimana hingga saat ini realisasi telah mencapai 45% dari total pagu Dana Desa.
Seiring dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bapak Dedi Sopandi mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Kabupaten Blitar, meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya dalam rangka PEN tersebut. “Koordinasi yang dilakukan sudah cukup bagus, tinggal percepatan saja agar mencapai hasil yang maksimal dengan waktu yang optimal, jika ekonomi desa sudah pulih, maka secara nasional perekonomian juga akan kembali bangkit” paparnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, Bupati Blitar terpilih yang dilantik di era pandemi, Ibu Rini Syarifah yang akrab disapa “Mak Rini” ini turut mengungkapkan kebahagiannya menerima kunjungan tim Ditjen Perbendaharaan. Pada sambutannya beliau berjanji akan mengawal percepatan penyaluran APBN khususnya DAK Fisik dan Dana Desa.
Menambahkan apa yang telah disampaikan di awal pertemuan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Kepala KPPN Blitar, Bapak Sjarif Donofan Solaiman menjelaskan peran pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah, serta pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan KPPN sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. “Berbagai kebijakan terus diluncurkan sejak adanya pandemi. Menyongsong pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini, KPPN Blitar siap bermitra dengan pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam rangka menggerakkan kegiatan prioritas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. BLT Desa diterima tepat waktu, program padat karya terus digerakkan, itu harapan kita bersama” ujarnya.
Pertemuan itu akhirnya ditutup setelah sesi diskusi dan tanya jawab dari SKPD. Berbagai pertanyaan dan pernyataan diungkapkan terkait proses pelaksanaan kegiatan yang mulai berjalan. Terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan, mereka tetap optimis akan dapat mendukung program pemerintah menciptakan masyarakat sejahtera menuju Indonesia maju.
