FGD Pengelolaan TKD dan DFDD TW I 2026
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pengelolaan Dana Desa Triwulan I Tahun 2026 pada Selasa, 24 Februari 2026, bertempat di Aula KPPN Bondowoso. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan transfer ke daerah serta percepatan penyaluran Dana Desa di wilayah kerja KPPN Bondowoso.
FGD dihadiri oleh 23 peserta yang terdiri atas pejabat dan pegawai pemerintah daerah dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, yang berasal dari unsur BPKAD/BKAD, DPMD, dan Inspektorat Daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Bondowoso, Alexander Budi Dayantoro, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana mempererat sinergi antarinstansi pengelola dana transfer pusat dan daerah. Dalam sesi pemaparan, KPPN Bondowoso menyampaikan review realisasi TKD Tahun 2025 yang menunjukkan capaian sangat baik. Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD pada wilayah kerja KPPN Bondowoso tercatat sebesar Rp5,56 triliun atau 98,76% dari pagu, dengan persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Probolinggo sebesar 99,19%. Selain itu, realisasi Dana Desa mencapai Rp642,25 miliar atau 93,35% dari pagu, yang disalurkan kepada 662 desa dari total 666 desa.
Selanjutnya, disampaikan outlook penyaluran TKD Tahun 2026, di mana total pagu wilayah kerja KPPN Bondowoso ditetapkan sebesar Rp4,53 triliun, mengalami penurunan sekitar 19,16% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian bersama agar strategi penyaluran dan pengawasan semakin diperkuat demi menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran daerah.
Pada sesi kebijakan Dana Desa Tahun 2026, peserta mendapatkan pemaparan mengenai arah penggunaan Dana Desa yang mendukung program prioritas nasional, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan desa tangguh bencana, dan implementasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan.
Materi teknis kemudian dilanjutkan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Bondowoso, Achmad Setiawan, yang menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Desa Tahap I dan II, persyaratan dokumen, alur penyaluran, serta langkah-langkah strategis untuk menghindari keterlambatan dan penundaan penyaluran.
Salah satu bagian penting dari kegiatan ini adalah sharing session, di mana peserta dari pemerintah daerah aktif menyampaikan berbagai isu aktual, mulai dari mekanisme pencatatan Dana Desa, kendala aplikasi penyaluran, hingga penanganan dana desa pada desa yang mengalami persoalan hukum. Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan berbagai masukan strategis untuk perbaikan proses ke depan. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, KPPN Bondowoso juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja pengelolaan TKD terbaik Tahun 2025. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso atas berbagai kategori capaian terbaik dalam pengelolaan transfer daerah dan Dana Desa.
Melalui kegiatan ini, KPPN Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa yang tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
