Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tioe A1 Jember secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD TA 2024 di Aula KPPN Jember Rabu (20/12/2023). Penyerahan DIPA dilakukan langsung oleh Kepala KPPN Jember Bapak Dirgohaju Widodo secara Digital, dan dihadiri beberapa Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga unit kerja lingkup KPPN Jember. Dalam kesempatan itu, KPPN Jember juga melakukan penandatangannya Pakta Integritas serta Rilis Kinerja APBN hingga 15 Desember 2023.
Kepala KPPN Jember Bpk. Dirgohaju Widodo mengatakan bahwa kegiatan penyerahan DIPA kepada seluruh stakeholder KPPN Jember merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA Kementerian / Lembaga oleh presiden Joko Widodo pada November lalu, kemudian ditindaklanjuti penyerahan DIPA secara wilayah/regional oleh Gubernur Jawa Timur yang telah dilakukan pada 13 Desember 2023.
Alokasi DIPA TA 2024 untuk 65 Satuan Kerja di lingkup KPPN Jember berjumlah Rp 2,66 T. Sementara Alokasi Belanja TKD TA 2024 sebesar Rp. 4,57 T untuk 2 Kabupaten yaitu Kab Jember dan Lumajang. Secara total, Alokasi Belanja TKD di KPPN Jember TA 2024 tumbuh 5,9 % dibandingkan TA 2023. Dengan jumlah itu, secara total Alokasi Belanja K/L di KPPN Jember TA 2024 tumbuh 21,8% dibandingkan TA 2023.
Dipa tahun 2024 sebanyak 65 Dipa dengan total Rp6,6 T, yakni terdiri dari belanja pegawai Rp1,1 T, belanja barang Rp1,10 T, belanja modal Rp535 M, dan belanja bantuan sosial Rp16,67 M. Sementara untuk kinerja Pelaksanaan APBN di wilayah KPPN Jember s.d. tanggal 15 Desember 2023, masih membutuhkan perhatian khusus karena mengalami penurunan, terutama pada bagian kinerja pendapatan negara yang masih defisit sebesar Rp3 T, sementara kinerja belanja mengalami peningkatan sebesar 91,03%. Kinerja pendapatan negara terealisasi 112% dari target penerimaan Rp2,5 T. Untuk kinerja TKD mengalami penurunan pada minggu ini dan untuk Dana Desa pada minggu ini tumbuh positif 0,58%.
Untuk pengelolaan anggaran di tahun 2024, Kepala KPPN berharap pada awal tahun anggaran seluruh satker sudah bisa mulai melakukan aktifitas operasional sehingga bisa merealisasikan anggarannya lebih cepat. Jangan sampai kegiatan ini dilaksanakan menunggu triwulan 2 atau 3, tapi di triwulan 1 sudah ada akselerasi belanja sehingga berdampak kepada multiplier effect pergerakan perekonomian di wilayah Jember dan Lumajang.
