Bulan Desember sering kali menjadi tantangan dengan terjadinya lonjakan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan realisasi belanja yang tajam di penghujung tahun. Tak sekadar meningkatkan kesibukan para penggawa keuangan negara, tetapi fenomena ini juga rentan memunculkan tekanan pada ekosistem keuangan negara. Terlebih dengan adanya program-program prioritas pemerintah yang perlu dipastikan keberlangsungannya dengan dukungan APBN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merespons tantangan ini dengan orkestrasi strategi teknis yang terukur. Baik unit-unit di kantor pusat maupun kantor vertikal, semuanya bergerak secara terpadu. Dengan demikian, risiko akhir tahun diharapkan dapat dimitigasi secara sistematis. APBN dijaga ketat bukan agar program-program pemerintah terlambat apalagi terhambat, melainkan untuk memastikan tata kelolanya tetap baik untuk mendorong perekonomian kian kuat dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. DJPb juga terus menjalankan fungsi monitoring dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan selaras dan optimal.

Edisi Majalah Treasury Indonesia Volume IV ini mengangkat berbagai dinamika pelaksanaan anggaran akhir tahun, upaya pengawalan realisasi belanja, serta praktik-praktik baik dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas fiskal. Semoga sajian ini dapat memperkaya perspektif kita semua, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan DJPb tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari integritas yang terus dijaga.

Selamat Menikmati Majalah Treasury Indonesia Volume IV Tahun 2025!