Weekly Report KPPN Kutacane

(cut off Data 19 April 2024)

Executive Summary

• Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

1. Kinerja Pendapatan Negara
1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp1.477.260.125,- atau 29,85% dari target;
2. Pendapatan Dalam Negeri turun sebesar Rp1.774.658.519,- atau -54,57% year on year (yoy), penurunan tersebut terdiri PNBP lainya;
3. Pendapatan perpajakan  s.d. 29 Februari 2024 sebesar Rp4.808.749.665,-, menurun Rp3.194.283.944,- atau -39,91%.
2. Kinerja Belanja K/L dan TKD
1. Pagu belanja negara sebesar Rp2.097.793.820.000,- turun sebesar Rp70.030.625.000,- atau (-3,23%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp345.578.856.000,- (16,47%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (83,53%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp26.587.965.000,- (-7,14%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.
2. Realisasi belanja Negara Rp681.599.270.442,- (32,49%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp142.046.463.242,- (41,10%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp539.552.807.200,- (30,79%). 
3. Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp71.917.195.691,- (11,80% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp32.847.781.871,- (30,08% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp39.069.413.820,- (7,81% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp11.583.563.018,- (16,63% yoy),  dan Belanja Barang Rp21.474.088.353,- (56,32% yoy) . Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp209.869.500,- (14,65% yoy). 
4. Progres pembayaran THR tahun 2024 telah dibayarkan untuk THR Gaji PNS/TNI/POLRI sebanyak 23 satker, THR PPNPN sebanyak 27 satker, THR PPPK sebanyak 4 satker dan THR Tunkin sebanyak 8 satker.
3. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
1. Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan 19 April 2024 baru sebesar Rp384.378.460,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 25,06% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.
2. Semua indikator capaian IKPA tercapai 100 kecuali capaian output karena belum dilakukan pengisian menunggu juknis dari Dit PA

• Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

1. Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022. 
2. Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.
3. Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.
4. DAK Fisik belum ada yang disalurkan karena Pemda masih mengumpulkan syarat salur dan masih proses tender.
5. Penerapan TTE tahap IIIC pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan 32 satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN.

• Kesimpulan dan Saran

1. PNBP sampai dengan 19 April 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy. 
2. Realisasi belanja sampai dengan 19 April 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU.
3. Inflasi di Aceh Tenggara mengalami kenaikan tertinggi pada mulai minggu kedua Maret dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah Daging Ayam, sedangkan di Inflasi Gayo Lues mengalami Inflasi terbesar pada Minggu kedua Maret dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah Cabe Merah. Data Inflasi Bulan April untuk Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayolues belum ada data yang tersedia. 
4. Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane.
5. Perlu dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.
6. Deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.
7. Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC. 
8. Berdasarkan data PDRB dari BPS, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.
   
   
   
   

Selengkapnya dapat dilihat disini.

Weekly Report KPPN Kutacane (cut of data 19 April 2024)